Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN - Rawannya aktivitas para pelaut yang bersentuhan dengan hukum mendorong perkuatan pelayanan hukum para pelaut di Kalimantan Utara (Kaltara).

Di mana, belum lama ini Persatuan Pelaut Kaltara (PPK) berafiliasi dengan dua serikat pelaut lainnya untuk menyatukan visi yang sama guna memberikan jaminan keamanaan dan pendampingan hukum. 

Bergabungnya dua serikat maupun persatuan itu ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PPK dengan Serikat Pekerja Lintas Kapal (SPLK) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Serikat Pelaut Bulukumba (SPB) di Perumahan Kopri Jalan Jakarta, Blok L 1, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim, Minggu (10/9/2023) lalu.

Pada hari yang sama, SPKL Kaltim juga baru saja melakukan deklarasi serikatnya. Di mana, tiga serikat atau persatuan ini bergabung untuk melakukan kerja sama dalam perlindungan pelaut di wilayah kerja masing-masing.

Dalam MoU PPK Nomor 04-10/PPK-IX/2023 tentang Penyedia Pemberi Bantuan Hukum di Perundingan Bipartit, Tripartit dan Pengadilan Hubungan Industrial ini tertuang sembilan pasal. 

Ketua Umum PPK, Capt Awaluddin mengatakan, masing-masing pihak akan memberikan bantuan hukum, baik secara organisasi, lembaga, serikat pekerja penyedia advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi, konsultasi hukum, bantuan surat gugatan dan permohonan.

"Afiliasi ini kami bentuk sebagai kerja sama. Artinya, jika ada pelaut yang bermasalah, tiga afiliasi ini bisa menangani secara langsung," ujar Awaluddin kepada pusaranmedia.com, Senin (11/9/2023). 

Dikatakan Awaluddin, upaya ini juga merupakan langkah awal untuk terus melakukan pembenahan di tubuh PPK yang sudah berdiri sejak tiga tahun terakhir. 

Dicontohkan Awaluddin, pada penerapan kerja sama itu nantinya jika anggota PPK berlayar di Kaltim maupun Sulawesi yang masih naungan SPB mengalami permasalahan dengan perusahannya, maka dua serikat ini bisa langsung bergerak memberikan pendampingan. 

"Jadi, kita tidak menggeluarkan biaya yang besar untuk ke sana, ini juga meringankan pelaut itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika ada pelaut Kaltim maupun Bulukumba bermasalah di Kaltara, maka PPK yang akan turun," ujarnya. 

"Inilah tugas kita dampingi mereka jika ada permasalahan di Kaltara. Tujuan kita afiliasi agar memudahkah pelaut kita yang berlayar di luar daerah," tambahnya.

Terlepas dari itu, tujuan besar dari pembentukan afiliasi ini adalah bersatunya seluruh asosiasi maupun perkumpulan pelaut dalam pembentukan Federasi Pelaut Indonesia.

"Karena syarat pembentukan federasi ini minimal lima serikat yang berafiliasi. Nah, kita sekarang sudah tiga afiliasi, tinggal menunggu dua serikat lagi," bebernya. 

Jika federasi itu nantinya terbentuk, ke depannya akan dibentuk lagi konfederasi pelaut yang tentu dengan jangkauan kerja sama yang lebih luas. 

"Namun untuk membentuk konfederasi, syaratnya minimal tiga federasi berafiliasi. Nah, kalau sudah konfederasi maka suara kita diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Pusat," ucapnya. 

Dia juga berharap ke depannya afiliasi ini dapat menjadi contoh serikat pekerja pelaut lainnya di Indonesia untuk membangun kerja sama, sehingga di mana pun para pelaut berlayar, akan memiliki rumah untuk mengaduh dan berlindung.

"Karena, selama ini kita hanya berkecimpung di bawa naungan aliansi saja. Nah, sekarang kita mencoba untuk perluas lagi jangkauannya. Semoga ini memberikan dampak positif bagi dunia pelaut kita di Indonesia," pungkasnya.