Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

SANGATTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti pentingnya keberagaman sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di 2025 mendatang.

Anggota Fraksi PPP DPRD Kutim, Ramadhani mengungkapkan target pendapatan daerah di APBD 2025 diproyeksikan mencapai Rp 11,151 triliun.

“Pendapatan ini berasal dari tiga komponen utama, yakni PAD sebesar Rp 358,388 miliar, dana transfer dari pusat dan provinsi yang diperkirakan mencapai Rp 10,245 triliun dan pendapatan lain yang sah yang diproyeksikan sebesar Rp 547,795 miliar,” katanya.

Ramadhani menegaskan, meski dana transfer menjadi kontributor terbesar dalam struktur pendapatan daerah, tapi penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk menggali potensi dari sumber pendapatan lokal. 

"Kami mendorong pemkab untuk tidak hanya mengandalkan dana transfer, tetapi juga memanfaatkan sektor lokal seperti pariwisata, pertanian dan SDA. PAD harus menjadi fokus utama dalam memastikan kemandirian fiskal daerah," kata Ramadhani saat rapat rapat DPRD Kutim.

Fraksi PPP mengingatkan, meski target pendapatan yang besar telah ditetapkan, tapi pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan cermat.

Optimalisasi PAD tidak hanya tentang peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berdaya saing. 

"Penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi daerah, sehingga PAD bisa terus meningkat dan digunakan untuk mendorong pembangunan daerah secara lebih merata dan berkualitas," jelasnya.

Selain itu, Ramadhani juga menekankan pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Setiap alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD 2025 harus memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program yang tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kutim. (Adv)