Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

SANGATTA – Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutim, Syaiful Bakhri menyerukan agar pengelolaan anggaran lebih terarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Ini disampaikannya dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutim yang membahas Raperda APBD 2025.

Ia menegaskan fokus utama APBD harus diarahkan pada pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Syaiful menilai keberhasilan pemerintah dalam sektor-sektor ini akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan penggunaan APBD.

“Kita harus memastikan bahwa masyarakat Kutim mendapatkan akses yang baik terhadap pelayanan dasar. Ini termasuk pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan pokok yang merata,” jelas Syaiful.

Ia menyampaikan pentingnya alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur. Sebab, infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, terutama sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk mendorong perekonomian berbasis masyarakat. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya, terutama di sektor ekonomi kerakyatan,” tambahnya.

Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya efektivitas dalam penggunaan anggaran dan mengingatkan agar Pemkab Kutim meminimalkan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang tepat sasaran.

“Kita tidak ingin ada anggaran yang terbuang percuma. Setiap rupiah harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Silpa yang besar menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam perencanaan dan pelaksanaan program,” ujarnya.

Di akhir pembahasannya, Syaiful menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.

Ia berharap agar masukan dari semua fraksi dapat dipertimbangkan untuk menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Kami percaya bahwa dengan kerja sama dan perencanaan yang baik, Kutai Timur bisa semakin maju. Mari bersama-sama memastikan bahwa APBD ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat,” tutupnya. (Adv)