Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan sejumlah rekomendasi untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 disusun secara optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

Fokus utama rekomendasi ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi GAP mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor-sektor potensial seperti agribisnis, pariwisata, dan pengelolaan aset daerah. 

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga mengurangi ketergantungan Kutim pada dana transfer dari pemerintah pusat. “Penguatan sektor potensial tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan,” ujar Anggota Fraksi GAP Hj Mulyana.

Menurutnya, efisiensi dalam belanja operasi juga menjadi sorotan. Mulyana menilai bahwa alokasi untuk belanja pegawai dan pengeluaran rutin perlu dikendalikan agar lebih banyak anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

Selain itu, Fraksi GAP menekankan penting evaluasi menyeluruh terhadap belanja modal. Proyek infrastruktur yang direncanakan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Proyek yang dinilai tidak memiliki nilai tambah strategis sebaiknya ditinjau kembali,” pungkasnya.

Transparansi pengelolaan anggaran menjadi isu penting lainnya. Mulyana meminta Pemerintah Kutim untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran, terutama dalam belanja modal dan program bantuan sosial.

Ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah potensi penyalahgunaan dana.

“Pemerintah perlu terus menggali potensi pendapatan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat,” tambah Mulyana. (Adv)