Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin  

BALIKPAPAN - Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali menanggapi rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 sebesar 6,5 persen.

Gasali menilai kenaikan UMK sebesar 6,5 persen ini dianggap sah-sah saja. Tapi untuk Kota Balikpapan, perlu dipertimbangkan lagi karena kebutuhan hidup terus meningkat. "Sah-sah saja sih, cuman kita harus melihat kebutuhan hidup warga Balikpapan," ucap Gasali, Rabu (18/12/2024).

Untuk itu, kata dia, Dewan Pengupahan Balikpapan harus melihat jeli dalam memutuskan kenaikan UMK ini. "Kita selalu ingin terbaik untuk buruh atau tenaga kerja di Balikpapan, sehingga bagaimana nanti kesepakatannya dari dewan pengupahan dan stakeholder agar arahan Pak Presiden Prabowo sampai pemerintah provinsi bisa sesuai," ujarnya.

UMK 2024 Balikpapan sebesar Rp3.475.595, diakuinya, untuk kelayakan dan ketidaklayakan itu relatif. Hanya jika melihat kebutuhan per kapita naik, maka otomatis standar pengupahan pekerja juga ikut naik dan ini juga sejalan dengan harapan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.

"Harapan kita UMK bisa naik di atas 6,5 persen, ini melihat dari kondisi di Balikpapan. Taraf hidup warga tinggi, otomatis diharapkan pengupahan bisa mengikut. Tentu kembali lagi kepada dewan pengupahan agar bisa diterapkan seluruh perusahaan atau pelaku usahanya," terangnya.

Terkait rencana kenaikan UMK ini, Komisi IV DPRD Balikpapan belum ada pembahasan dengan dewan pengupahan. Tapi dari audensi dengan mitra kerja ada sedikit pembahasan tentang pengupahan. "Ini lagi dikoordinasikan, mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya," katanya.

DPRD Balikpapan akan memastikan kenaikan UMK ini tidak memberatkan pengusaha kecil dan menengah, serta tetap menguntungkan pekerja. "Kita nanti akan melibatkan semua pihak mulai dari pelaku usaha, dewan pengupahan dan lainnya untuk mencari titik yang terendah agar semua pihak bisa menerima kenaikan UMK ini," tuturnya.

Selain itu, Gasali akan memastikan pengawasan terhadap implementasi UMK 2025 agar semua perusahaan mematuhi aturan tersebut. "Tentu akan kita koordinasikan dan awasi agar sinergitas para pelaku pengusaha, dewan pengupahan, hingga buruh tetap berjalan baik dalam implementasi UMK 2025," tegasnya.

Di sisi lain, ia meminta kenaikan UMK 2025 harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan atau program lain dari pemerintah daerah.

"Kenaikan UMK ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, ini agar tenaga kerja bisa mencapai kinerja maksimal. Sehingga kenaikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa berjalan dengan baik," bebernya.

Ia mengungkapkan sektor tenaga kerja yang harus diberikan pelatihan adalah bidang marketing. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari indentitas Kota Balikpapan sebagai kota jasa.

"Bidang marketing, khususnya di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini memang sudah berjalan. Cuman perlu dimaksimalkan lagi, dan pengawalan semua pihak. Marketing ini adalah ujuk tombaknya perusahaan," imbuhnya.

Dirinya pun mengharapkan dampak kenaikan UMK 2025 bisa memberikan kesejahteraan masyarakat pekerja di Balikpapan secara keseluruhan.

"Pasti harapan kita itu untuk kesejahteraan masyarakat per kapita bisa naik, dan tidak menyulitkan pelaku usahanya juga. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," harapannya.