Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memproyeksikan kebutuhan anggaran hingga Rp850 miliar untuk pengadaan sedikitnya 10 unit pompa air dalam rangka pengendalian banjir di Samarinda.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berencana mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat. Apalagi, taksiran angka tersebut belum termasuk pembebasan lahan.
“Saya akan bertemu langsung dengan Menteri PUPR dan Kementerian terkait lainnya agar program ini mendapat dukungan anggaran pusat,” kata Andi Harun.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir di Samarinda tidak bisa hanya ditangani secara parsial atau dalam jangka pendek. Menurutnya, persoalan ini lebih dari sekadar urusan teknis atau anggaran. Faktor sosial dan koordinasi antarwilayah juga sangat menentukan keberhasilan program.
Selain pembangunan pompa air, kata dia masih ada pekerjaan lain yang mendesak, seperti pemancangan di sepanjang Sungai Karang Mumus (SKM) yang diperkirakan memerlukan dana hingga Rp900 miliar, pengerukan sedimentasi di Waduk Benanga, serta penyediaan lahan untuk relokasi warga yang masih menghuni di bantaran sungai.
Peristiwa banjir di Loa Janan Ilir beberapa waktu lalu menjadi sorotan karena ketinggian air mencapai dada hingga leher orang dewasa dan berlangsung selama 3-4 hari.
Menurut Andi Harun, selain intensitas hujan tinggi, banjir juga diperparah oleh limpasan air dari kawasan Purwajaya, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang diduga terkait aktivitas tambang.
“Kalau airnya hanya dari Samarinda, program kita sekarang sebenarnya sudah cukup bisa mengatasi. Tapi karena ada limpasan dari luar wilayah, daya tampung kita jadi melebihi kapasitas,” katanya.
Ia menyebut, koordinasi formal antarwilayah, terutama antara Samarinda dan Kukar, sejauh ini belum terjalin. Namun, Pemkot Samarinda berencana memulai pembicaraan setelah Bupati dan Wakil Bupati Kukar terpilih dilantik. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memfasilitasi kerja sama tersebut.
“Ini zamannya kerja sama antarwilayah. Kita perlu duduk bersama untuk memikirkan solusi, karena ada hal-hal yang bisa kita integrasikan,” pungkasnya.