Reporter: Herdiansyah | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA), khususnya Kaltim.

Hal ini ia sampaikan menanggapi persoalan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai masih belum proporsional jika dibandingkan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional, terutama dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

“Selama ini Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar PNBP nasional, namun sayangnya hal ini belum diimbangi dengan alokasi DBH yang adil dan sebanding dengan kontribusi tersebut,” kata Hasanuddin.

Menurutnya, ketimpangan ini harus segera diatasi dengan upaya bersama yang lebih terstruktur, baik dalam bentuk koordinasi lintas instansi, dukungan regulasi, hingga diplomasi fiskal kepada pemerintah pusat.

Ia juga menekankan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan Kaltim semata, melainkan demi menciptakan sistem fiskal yang lebih adil bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia.

“Sudah saatnya ada langkah konkret dan rekomendasi strategis yang betul-betul berpihak kepada daerah penghasil. Kami di DPRD Kaltim siap menjadi bagian dari solusi, mendorong kebijakan yang lebih berpihak dan memperjuangkan keadilan fiskal melalui jalur-jalur konstitusional yang tersedia,” tambahnya.

Hasanuddin juga mengajak semua pihak, termasuk eksekutif, legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama membangun pemahaman dan gerakan kolektif terkait pentingnya keadilan fiskal. (Adv)