Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Buniyamin

BONTANG – Polemik kenaikan gaji anggota DPR RI beberapa waktu terakhir turut menyeret perhatian publik terhadap penghasilan wakil rakyat di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, anggota DPRD kabupaten/kota juga menikmati paket gaji dan tunjangan yang nilainya tidak kecil.

Total penghasilan mereka bisa menyentuh Rp36 juta hingga Rp45 juta per bulan, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 15 persen.

Komponen itu terdiri atas uang representasi Rp1,57 juta, tunjangan keluarga Rp220 ribu, tunjangan beras Rp289 ribu, uang paket Rp157 ribu, tunjangan jabatan Rp2,28 juta, tunjangan alat kelengkapan Rp91 ribu, tunjangan reses Rp2,62 juta, tunjangan perumahan Rp12 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp10,5 juta dan tunjangan transportasi Rp12 juta per bulan.

Besarnya angka tersebut membuat sorotan publik semakin tajam. Seperti halnya wacana kenaikan gaji DPR RI, masyarakat mempertanyakan apakah nominal fantastis itu sudah selaras dengan kinerja nyata anggota DPRD.

Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib pun tak menampik adanya kegelisahan di masyarakat dan justru menilai sebelum membicarakan kenaikan gaji, seharusnya wakil rakyat lebih dulu membuktikan diri lewat kerja nyata.

“Padahal ini kan baru periode pertama DPRD duduk, apa yang bisa masyarakat rasakan sedangkan gaji sudah minta untuk dinaikkan,” tegasnya, Senin (1/9/2025). 

Sahib mengingatkan isu kenaikan gaji DPR RI seharusnya menjadi cermin bagi DPRD di daerah agar tidak terjebak dalam wacana serupa.

Sebab, kata dia, paling penting bukan nominal yang diterima, melainkan bagaimana lembaga legislatif dapat menunjukkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, publik menuntut agar wakil rakyat di semua tingkatan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Dengan begitu, gaji besar yang diterima bukan lagi menjadi polemik, melainkan sepadan dengan kontribusi nyata.