Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) yang telah diberlakukan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai penerapan SSA di sejumlah ruas jalan perlu dievaluasi, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat sekitar. 

Contohnya, kata dia, masih terdapat pelanggaran lalu lintas di kawasan yang sudah diterapkan SSA, seperti di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Camar, sebagian warga tetap nekat melawan arah karena harus memutar terlalu jauh.

“Resistensi warga itu terlihat dari banyaknya pelanggaran. Karena itu, kebijakan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi aturan lalu lintas saja, tapi juga dari sisi sosial dan ekonomi warga," jelas Deni.

Karena itu, ia mengusulkan opsi agar kebijakan SSA dapat diterapkan secara fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan.

Kebijakan berbasis waktu tersebut, lanjut Deni, dinilai lebih adil karena mempertimbangkan kebutuhan warga yang tinggal jauh dari kawasan tersebut termasuk para pengemudi ojek online atau taksi yang kerap terdampak aturan satu arah. 

“Jadi, ketika jam padat mereka ambil SSA, nanti di jam yang tidak padat dibuka lagi, tapi tetap dengan pengawasan,” pungkasnya. (Adv)