Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Kota Samarinda, mendapat protes dari warga dan pelaku usaha sekitar. 

Mereka menilai, penerapan SSA berdampak pada menurunnya omzet secara signifikan karena akses menuju lokasi usaha menjadi terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Sutrisno, menyebut bahwa dinamika seperti ini merupakan bagian dari konsekuensi berkembangnya kota menuju arah metropolitan. 

Ia mengakui, kebijakan pemerintah dalam mengatur lalu lintas kerap berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang lebih menilai dari sisi ekonomi.

“Kalau berbicara parkir dan lalu lintas, saya yakin Dishub bekerja berdasarkan aturan dan kajian yang jelas. Tapi masyarakat melihatnya dari sisi untung rugi. Kalau tidak untung, pasti protes. Itu hal yang wajar,” kata Sutrisno.

Menurutnya, kebijakan SSA sejatinya diterapkan untuk mengurai kemacetan di kawasan padat. 

Namun, implementasinya kerap menimbulkan resistensi di awal karena masyarakat harus beradaptasi dengan pola lalu lintas baru. 

“Dishub menerapkan SSA untuk pengendalian lalu lintas supaya tidak macet, tapi begitu diterapkan, di masyarakat pasti ada gejolak,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa masalah utama di kawasan Abul Hasan bukan hanya soal arah lalu lintas, tetapi juga keterbatasan lahan parkir. 

“Dulu jalan Abul Hasan tidak selebar sekarang, sudah dilebarkan pun permasalahan tetap ada. Yang punya usaha di sana pun tidak punya tempat parkir, bahkan untuk parkir sendiri sulit,” ujarnya.

Meski begitu, Sutrisno optimistis kebijakan SSA tidak sepenuhnya ditolak oleh masyarakat. Ia menilai masih banyak warga yang memahami tujuan pemerintah untuk memperlancar arus lalu lintas di pusat kota. 

“Saya yakin di Abul Hasan tidak semua menentang kebijakan ini,” pungkasnya. (Adv)