Reporter : Muhammad Luthfi | Editor : Buniyamin
TANA PASER - Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Langsung Masyarakat Sipil menjadi tema kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang digelar Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Fadly Imawan, S.P., M.P.
Selasa (21/10/2025) pagi hingga siang, ratusan masyarakat Desa Kerang Dayo dan sekitar bersama aparatur desa setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta organisasi masyarakat sipil menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.
Ini menjadi upaya legislator Karang Paci untuk memperkuat demokrasi tingkat daerah dengan tujuan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
“Pemilukada langsung merupakan pilar utama demokrasi Indonesia. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud bila masyarakat sipil aktif berpartisipasi. Setiap suara memiliki arti dan setiap warga bertanggung jawab menentukan arah pembangunan daerah,” kata Fadly Imawan.
Pria yang akrab disapa Haji Wawan ini menyebut pemerintahan demokratis menunjukkan kadar partisipasi rakyat semakin tinggi, baik dalam memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya maupun dalam menentukan arah kebijakan publik.
“Rakyat mempunyai akses penuh untuk menentukan siapa yang sepatutnya memerintah mereka, apa yang dilakukan serta menilai keberhasilannya dan kegagalannya,” katanya yang didampingi Anggota DPRD Paser, Regina Febiola.
Melalui kegiatan ini, Haji Wawan mengharapkan kesadaran politik masyarakat Kaltim, khususnya Kabupaten Paser dapat meningkat, sekaligus menjadi contoh praktik demokrasi dari tingkat akar rumput untuk memperkuat tata kelola daerah di Kaltim.
“Semakin tinggi kesadaran politik masyarakat, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat. Ini menjadi kunci demokrasi,” tutur Anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) tersebut.
Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi dan dialog publik mengenai pentingnya demokrasi partisipatif di tengah keberagaman sosial, budaya dan ekonomi di Kaltim.
Terlebih, lanjut dia, Kaltim dikenal memiliki masyarakat yang heterogen, sehingga memerlukan pendekatan demokratis yang mampu menampung aspirasi seluruh elemen warga. (Adv)