Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA – Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali ditegaskan pemerintah daerah melalui berbagai program yang menyasar peserta didik maupun tenaga pendidik.
Pemkab Kutim memastikan bahwa dukungan terhadap sektor pendidikan bukan sekadar janji, melainkan komitmen yang telah dijalankan secara berkelanjutan.
Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah konsistensi pemerintah dalam mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyebut bahwa kebijakan ini bukan hal baru. Menurutnya, Kutim telah menerapkan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 2003 sejak lebih dari satu dekade lalu.
Ia mengingatkan bahwa pada periode dirinya bertugas di legislatif tahun 2005–2009, upaya memenuhi porsi 20 persen anggaran pendidikan sudah mulai diwujudkan.
Ardiansyah menjelaskan, peningkatan APBD Kutim dalam beberapa tahun terakhir turut memperbesar ruang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan.
Implementasinya terlihat dari pemenuhan perlengkapan sekolah gratis mulai dari seragam, tas, hingga buku paket.
Menurutnya, bantuan itu bertujuan menghilangkan hambatan biaya yang kerap membuat orang tua ragu menyekolahkan anak.
“Ketika kebutuhan dasar sekolah sudah disediakan pemerintah, tidak ada lagi alasan bahwa pendidikan itu mahal,” ujar Ardiansyah.
Tidak hanya siswa yang menjadi perhatian. Pemerintah juga fokus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru di sekolah swasta.
Sejak 2022, Pemkab Kutim memberikan insentif khusus bagi guru swasta agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa terbebani masalah operasional.
Dengan demikian, sekolah tidak harus menaikkan SPP maupun menarik biaya tambahan dari siswa.
Ardiansyah meyakini bahwa kombinasi antara fasilitas memadai dan tenaga pendidik yang sejahtera akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kutai Timur.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga konsistensi kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memajukan sektor pendidikan daerah. (Adv)