Banner ADV

Rapat Forkopimda Beberkan Dinamika Kekerasan Ibu dan Anak, Kutim Siapkan Regulasi Baru

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Rapat Forkopimda Beberkan Dinamika Kekerasan Ibu dan Anak, Kutim Siapkan Regulasi Baru

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Rapat Forkopimda Beberkan Dinamika Kekerasan Ibu dan Anak, Kutim Siapkan Regulasi Baru

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menaruh perhatian besar terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menegaskan, isu tersebut kini menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh melibatkan banyak sektor.

Keseriusan itu terlihat dalam rapat koordinasi tingkat tinggi yang digelar baru-baru ini menghadirkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menerima laporan komprehensif dari Dandim, Kapolres, Danlanal, Kepala Kejaksaan Negeri hingga Ketua DPRD Kutim mengenai kondisi faktual di lapangan terkait kasus kekerasan ibu dan anak.

“Tadi kita mendapatkan masukan dari semua Forkopimda. Semua menyampaikan informasi, data dan persoalan terkait isu tersebut. Saya tegaskan, materi ini sangat krusial sehingga tidak mungkin kita bahas tuntas hanya dalam satu kali pertemuan,” ujar Ardiansyah.

Ia mengakui persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak menyangkut hak asasi manusia, sehingga pemkab tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. 

Untuk itu, Bupati telah menjadwalkan rapat lanjutan bulan depan guna membedah data secara lebih rinci dan menyusun langkah kebijakan yang tepat.

Menurutnya, target utama rangkaian pembahasan ini adalah menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan dapat benar-benar diterapkan di lapangan, bukan sebatas wacana. 

Pemkab juga mempertimbangkan apakah diperlukan regulasi baru atau penguatan aturan yang sudah ada untuk menekan angka kekerasan.

“Kita ingin mendapatkan sebuah rekomendasi yang implementatif. Apakah nanti perlu dibuatkan semacam regulasi khusus, itu akan kita bahas dan cek kembali di bulan depan. Intinya pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan anak dan perempuan terjamin,” tegasnya.

Kolaborasi antara eksekutif, legislatif dan aparat penegak hukum ini diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat di Kutim. 

Pemerintah optimistis langkah terpadu tersebut dapat menekan kasus kekerasan seminimal mungkin. (Adv)