Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA – Pelayanan kesehatan di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan setelah Puskesmas setempat dilaporkan masih mengalami kekurangan tenaga dokter hingga keterbatasan obat-obatan.
Camat Muara Ancalong, Harun Al Rasyid menegaskan, persoalan ini telah berlangsung cukup lama dan belum menemukan solusi komprehensif.
Minimnya tenaga dokter tidak hanya terjadi di Puskesmas Muara Ancalong, tetapi juga di RSUD Muara Bengkal yang seharusnya menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah hulu.
“Tenaga kesehatan khususnya dokternya itu masih kurang. Dokter-dokternya itu masih kurang,” ungkapnya.
Selain masalah SDM, keterbatasan obat menjadi hambatan lain yang turut menurunkan kualitas pelayanan. Obat yang tersedia sebagian besar merupakan obat generik biasa, sementara obat paten atau obat khusus masih jarang ditemui.
“Kemudian yang kurang lagi itu terkadang obat-obatannya. biasanya lebih ke obat-obatan yang kurang paten ya, obat-obatan yang biasa-biasa saja. Mau enggak mau karena memang keterbatasan obat,” jelasnya.
Krisis dokter ini, kata Harun, dipengaruhi oleh kondisi geografis dan minimnya peluang dokter untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Di Muara Ancalong dan Muara Bengkal, pilihan fasilitas kesehatan sangat terbatas, berbanding terbalik dengan Sangatta yang memiliki berbagai rumah sakit dan klinik.
“Kalau misalnya mereka itu cuman di satu tempat, dari segi penghasilan tuh kurang. Di daerah kami ini sangat sedikit tempat-tempat rumah sakit, enggak kayak di Sangatta,” ucapnya.
Contohnya dokter di Sangatta bisa merangkap praktik di RS UDE, RS Meloy, UPTD hingga SOAC, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dokter di wilayahnya.
Kondisi ini membuat Muara Ancalong sulit menarik minat dokter, terutama dokter spesialis. “Ketertarikan teman-teman dokter tuh mungkin banyak yang kurang, khususnya dokter-dokter spesialis,” paparnya.
Ia mengaku Dinas Kesehatan (Dinkes) telah berupaya melakukan penambahan tenaga medis, namun implementasinya masih belum maksimal.
Untuk itu, ia menilai diperlukan kebijakan khusus, seperti insentif tambahan atau skema penghasilan menarik agar tenaga medis bersedia bertugas di daerah terpencil.
“Solusinya pasti ada, hanya saja bagaimana kita menarik minat dokter-dokter bekerja di daerah kami,” katanya.
Harun menambahkan bahwa kondisi ini berpengaruh langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan medis serius.
Banyak warga terpaksa berobat ke Sangatta bahkan hingga Samarinda dan Balikpapan, dengan biaya perjalanan yang besar serta risiko keterlambatan penanganan.
Meski program Dokter Share baru-baru ini membantu meringankan beban pelayanan, Harun menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan solusi permanen, bukan sekadar pelayanan temporer.
Ia meminta perhatian lebih dari Pemkab Kutim agar pelayanan kesehatan di Muara Ancalong dapat meningkat secara signifikan. (Adv)