Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus menggencarkan pelayanan publik berbasis komunitas. 

Salah satu langkah utama adalah mendorong Ketua Rukun Tetangga (RT) agar semakin proaktif dalam memetakan kondisi sosial warganya. 

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menegaskan, keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kepekaan RT dalam membaca persoalan yang muncul di lingkungannya.

Menurutnya, pendekatan pasif tidak lagi relevan. Ketua RT diminta terjun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kebutuhan mereka terpantau. 

Ia menilai metode “Jemput Bola” menjadi krusial agar persoalan seperti stunting, kemiskinan maupun anak putus sekolah dapat segera ditangani sebelum menjadi masalah yang lebih besar. “RT memahami lingkungan mereka lebih baik daripada siapa pun,” ujarnya.

Saat bersamaan, Bupati menyoroti pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutim yang memegang kendali anggaran pemberdayaan masyarakat dengan nilai total lebih dari Rp 400 miliar. 

Ia meminta jajaran DPMD untuk tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi turut meninjau langsung aktivitas di desa maupun RT agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

Sebagai dukungan konkret, Pemkab Kutim menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu Khusus) Desa dengan alokasi hingga Rp 250 juta bagi setiap RT. 

Dana ini disiapkan sebagai solusi cepat dalam menangani kebutuhan warga tanpa harus melalui rantai birokrasi kabupaten yang panjang.

Ardiansyah menutup arahannya dengan mengajak seluruh unsur pemerintah desa, DPMD, dan Ketua RT untuk memperkuat kolaborasi. 

“Dengan sinergi dan pendataan lapangan yang akurat, kita berharap tidak ada lagi warga kurang mampu atau anak yang terputus akses pendidikannya di Kutai Timur,” harapnya. (Adv)