Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan

BONTANG - Melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Bontang Tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmen menghadirkan data yang terhubung, terintegrasi, dan transparan bagi publik. Agenda yang digelar di Auditorium 3D Kantor Wali Kota itu menjadi momentum penting bagi Bapperida dalam menyatukan alur informasi lintas sektor.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan bahwa pengelolaan data tidak boleh lagi berjalan terpisah antarinstansi. Menurutnya, ketidaksinkronan data selama ini sangat memengaruhi ketepatan berbagai program pemerintah.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Data yang berbeda-beda antarinstansi membuat kebijakan menjadi bias. Mulai sekarang, semua harus satu pintu, satu data," tegasnya, Selasa (25/11/2025). 

Ia juga menyoroti masih banyaknya data penting yang tidak tercatat secara rinci, termasuk data pencari kerja.

"Bantuan pemerintah akan sulit tepat sasaran kalau informasi dasar saja tidak lengkap. Bahkan data keluarga pencari kerja masih sering terlewat. Ini harus kita benahi," tambahnya.

Pemkot Bontang kini menyiapkan mekanisme baru untuk memotret kondisi ketenagakerjaan lebih akurat. Pada 2026, pencari kerja diwajibkan memiliki kartu kuning dengan detail informasi lengkap, sementara perusahaan harus melapor rutin terkait kebutuhan tenaga kerja. Langkah ini diharapkan menciptakan arus data yang komprehensif antara pemerintah dan industri.

Di sisi lain, sektor kesehatan menjadi fokus berikutnya. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting dari 15,7 persen menjadi 14 persen. Keberhasilan ini sangat bergantung pada data yang diperbarui hingga tingkat permukiman.

"Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka data di lapangan harus benar-benar mutakhir. Dari RT, kelurahan, kecamatan—semua harus terhubung," ujar Agus Haris.

Peluncuran Portal Satu Data Kota Bontang 2025 menandai langkah konkret menuju tata kelola data yang lebih modern. Portal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bank data, tetapi juga menyajikan tren lima tahunan yang bisa dimanfaatkan publik, peneliti, maupun pelaku usaha.

"Portal ini adalah wujud transparansi pemerintah. Masyarakat harus bisa melihat, memantau, bahkan memanfaatkan data untuk keperluan riset ataupun pengembangan usaha," ungkap Kepala Bapperida Bontang dalam kesempatan tersebut.

Dengan hadirnya forum SDI, Pemkot berharap koordinasi antarlembaga semakin solid. Transformasi data ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan yang benar-benar didasarkan pada kondisi faktual masyarakat, bukan lagi berdasarkan asumsi. (Adv)