Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri memaparkan arah baru kebijakan pembangunan desa yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini ia sampaikan saat mengunjungi masyarakat Desa Makarti baru baru ini.
Salah satu fokus utamanya adalah penguatan fiskal desa melalui arsitektur fiskal baru yang menyalurkan lebih banyak dana langsung ke daerah.
Menurutnya, kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi dan memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri.
Bupati Aulia juga memperkenalkan konsep new ekonomi progresif, sebuah kerangka ekonomi yang menempatkan desa sebagai pusat produksi dan pengolahan komoditas lokal.
Konsep ini ditopang oleh pembangunan Koperasi Merah Putih yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Koperasi Merah Putih bukanlah beban atau program yang dipaksakan. Desa justru didorong memproduksi dan mengolah sendiri komoditasnya,” jelas Aulia.
Ia mencontohkan, Desa Makarti berpeluang membangun pabrik minyak goreng mini berbahan baku sawit lokal.
Dengan demikian, harga minyak goreng bagi warga bisa lebih terjangkau, sementara kelebihan produksi dapat dijual melalui koperasi untuk menambah pendapatan desa.
Tak hanya itu, desa juga bisa memenuhi kebutuhan pangan mandiri, seperti membangun kandang ayam petelur untuk mencukupi kebutuhan telur masyarakat.
“Intinya, bahan baku dari kita, diolah oleh kita, dimodali oleh kita, dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.
Program penguatan ekonomi desa ini sejalan dengan visi besar Kukar Idaman Terbaik 2025–2030, khususnya dalam mendorong tiap desa memiliki produk unggulan melalui konsep One Village One Product (OVOP).
Diharapkan, setiap desa mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan warganya.
Selain isu ekonomi desa, Bupati Aulia juga menyoroti percepatan pelaksanaan program Rp150 juta per RT yang segera dijalankan Pemkab Kukar.
Ia menekankan agar dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
“Pastikan setiap RT memiliki kegiatan yang bermanfaat, seperti menyediakan pengajar mengaji atau memastikan tidak ada warga yang kelaparan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat pemilu,” ujarnya.
Aulia meminta proses musyawarah RT melibatkan partisipasi luas warga agar setiap usulan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa ketua RT memegang peran penting dalam memastikan program berjalan efektif.
“Ada juknis, tetapi juknis terpenting adalah hati nurani. Pemerintah Kabupaten memberikan kepercayaan penuh kepada ketua RT untuk menggunakan dana ini secara bijak,” pungkasnya.
Dengan dorongan kebijakan baru ini, Pemkab Kukar berharap desa-desa semakin mandiri, kuat secara ekonomi dan mampu menghadirkan kesejahteraan merata bagi seluruh warganya. (Adv)