Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan sistem dashboard digital sebagai alat utama pengawasan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai diterapkan setiap Jumat per tanggal 17 April 2026.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan dashboard tersebut dirancang untuk memastikan WFH tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar terkontrol dan terukur secara kinerja.
“Makanya kita buat dashboard monitoring WFH. Kita tidak mau ini hanya formalitas, tapi harus bisa diawasi dan diuji,” kata Andi Harun.
Melalui sistem ini, seluruh aktivitas ASN yang menjalankan WFH akan dipantau secara real-time, mulai dari kehadiran hingga lokasi kerja. ASN diwajibkan melakukan absensi berbasis geotagging dari rumah sebanyak tiga kali sehari, yakni pagi, siang, dan sore.
Data tersebut langsung terintegrasi dengan sistem kepegawaian untuk memastikan pegawai benar-benar bekerja dari lokasi yang sesuai. Jika ditemukan manipulasi seperti penggunaan GPS palsu, maka akan dikenakan sanksi disiplin berat.
“Kalau ada yang melakukan fake GPS atau tidak sesuai lokasi, itu pelanggaran berat,” tegasnya.
Tak hanya itu, dashboard juga mampu menampilkan berbagai indikator kinerja dan efisiensi, seperti jarak tempuh pegawai, jenis kendaraan yang digunakan, hingga estimasi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengurangan emisi.
Dengan sistem ini, Pemkot dapat menghitung secara rinci dampak kebijakan WFH, termasuk konversi penghematan dalam bentuk rupiah.
“Semua bisa terlihat, berapa penghematan BBM, berapa pengurangan emisi, itu bisa kita lihat langsung,” jelas Andi Harun.
Menariknya, dashboard tersebut tidak hanya dapat diakses oleh pimpinan, tetapi juga akan dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi. Namun, data sensitif seperti lokasi rumah ASN tetap dirahasiakan untuk menjaga privasi.
Detail lokasi pegawai melalui dashboard utama hanya dapat dilihat oleh pimpinan, sementara publik hanya disajikan data agregat.
Andi Harun menyebut, sistem ini menjadi salah satu yang pertama diterapkan di Indonesia karena menggabungkan pengawasan kinerja dengan pengukuran dampak kebijakan secara langsung.
Dengan adanya dashboard tersebut, ia berharap kedisiplinan ASN tetap terjaga meskipun bekerja dari rumah, sekaligus memastikan kebijakan WFH berjalan efektif dan akuntabel.
“Untuk publik kita jaga privasi, tapi data kinerja dan efisiensi tetap kita tampilkan,” pungkasnya. (Adv)