Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memantau langsung dashboard monitoring pada hari pertama penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Jumat (17/4/2026).
Andi Harun menyebut kebijakan WFH tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan WFH satu hari per minggu yang dilaksanakan setiap hari Jumat,” jelas Andi Harun.
Ia membeberkan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah untuk menekan penggunaan BBM, listrik, air, emisi, hingga mobilitas kendaraan dan pegawai.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Pemkot Samarinda membuat dashboard monitoring yang dapat mengukur dampak WFH secara real time. Melalui sistem itu, pemerintah dapat mengetahui tingkat efisiensi yang dihasilkan, sekaligus menjadi bahan pelaporan kepada Kemendagri dan informasi terbuka kepada masyarakat.
“Hari ini kita bisa lihat bahwa WFH benar-benar dapat menekan pemakaian BBM, listrik, air, serta mobilitas kendaraan dinas maupun pribadi,” bebernya.
Pada hari pertama penerapan, sebanyak 667 pegawai tercatat menjalani WFH. Dari jumlah tersebut, sistem memperkirakan terjadi penghematan BBM sebesar 261,87 liter.
Selain menghitung efisiensi, dashboard juga digunakan untuk mengawasi kedisiplinan pegawai yang bekerja dari rumah. Setiap pegawai wajib melakukan absensi tiga kali sehari melalui geo tagging atau auto tagging.
Sistem itu juga dapat memantau lokasi pegawai, pakaian dinas yang digunakan selama bekerja di rumah, hingga laporan harian sesuai bidang tugas masing-masing.
“Kalau kita tidak buatkan sistem, maka kemungkinan besar kita sulit mengukur apakah yang bersangkutan bekerja atau tidak di rumah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Pemkot Samarinda juga mengukur perilaku digital pegawai selama WFH, seperti pelaksanaan rapat virtual, koordinasi, dan penggunaan aplikasi digital dalam pekerjaan sehari-hari.
Menurutnya, penerapan WFH tidak boleh mengurangi produktivitas pegawai. Karena itu, seluruh aktivitas tetap dipantau agar pelayanan pemerintahan berjalan optimal.
“Walaupun WFH, kita pastikan produktivitas kinerja pegawai tetap maksimal dan optimal,” pungkasnya. (Adv)