TARAKAN – Kelengkapan dan kualitas data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian utama dalam rapat konfirmasi dan klarifikasi Pansus LKPj Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang digelar selama dua hari di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan tersebut, merupakan bagian dari rangkaian pembahasan hasil monitoring lapangan oleh Pansus LKPj DPRD Kaltara.

Sekretaris Pansus LKPj, Herman, menegaskan bahwa data yang disampaikan OPD akan sangat menentukan arah rekomendasi yang disusun oleh pansus.

“Kami mendorong seluruh OPD menyampaikan data secara komprehensif. Dari sinilah nantinya akan lahir rekomendasi yang benar-benar tepat sasaran dan konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” katanya.

Pada hari kedua pelaksanaan rapat, pansus menghadirkan sejumlah OPD strategis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Menurut Herman, pembahasan yang dilakukan tidak hanya sebatas administrasi laporan, tetapi juga menitikberatkan pada kesesuaian antara realisasi program dan kondisi di lapangan.

Ia menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

"Seluruh hasil pembahasan ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi Pansus LKPj yang selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah," tegasnya.(Adv)