Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh. Langkah efisiensi dinilai tidak terelakkan di tengah ketidakpastian fiskal yang dihadapi saat ini.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama adalah beban utang daerah yang cukup besar dan kini harus ditanggung dalam APBD 2026.

“Sebenarnya karena mengakomodir utang. Utang itu kemarin diakomodirkan sekitar 850-an, menembus 900 dengan bunganya ya. Sehingga itu menjadi beban di APBD tahun 2026,” ujarnya. Senin (27/4/2026)

Ia menjelaskan, kondisi tersebut diperparah dengan ketidakpastian transfer anggaran dari pemerintah pusat serta potensi tidak tercapainya target pendapatan daerah.

“Dan sementara kan anggarannya belum tentu itu ada, belum tentu bisa dikucurkan oleh pemerintah pusat. Diksi itu menjadi seolah-olah nanti akan menjadi devisit dari APBD. Nah ditambah lagi, rencana pendapatan kita termasuk dari pendapatan asli daerah, belum tentu bisa terpenuhi,” lanjutnya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh, termasuk menunda sejumlah proyek infrastruktur yang belum mendesak.

“Sehingga wajib kita melakukan efisiensi. Termasuk semua perjalanan. kegiatan-kegiatan infrastruktur yang kira-kira masih bisa ditahan, kita akan tahan dulu. Itu tidak akan dilelang, tidak akan dikerjakan,” tegasnya.

Penundaan ini dilakukan untuk menghindari risiko bertambahnya utang baru, terutama jika proyek sudah berjalan namun anggaran belum tersedia.

“Karena kalau sudah dikerjakan, pasti pihak kontraktor atau pihak penyedia biasa minta dibayari. Minta pembiayaan sementara, anggarannya belum kita pastikan ada tidaknya. Daripada nanti berhutang lagi, ya untuk saat ini kita masih menunggu nanti sekitar bulan 7, bulan 8,” jelasnya.

Ahmad Yani menambahkan, kepastian pelaksanaan proyek akan dievaluasi kembali pada APBD Perubahan, menyesuaikan dengan realisasi pendapatan dan kepastian dana dari pusat.

Efisiensi juga menyasar pengeluaran perjalanan dinas dan penggunaan fasilitas, yang kini dibatasi secara ketat.

“Termasuk misalnya perjalanan-perjalanan yang misalnya kalau tidak diperlukan, misalnya naik pesawat, ya kalau masih bisa tidak perlu naik pesawat, tidak usah naik pesawat. Kalau misalnya penggunaan hotel itu kita sudah batasi, jangan menggunakan hotel,” pungkasnya.

Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tekanan fiskal, sembari menunggu kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat.