Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan

BONTANG – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Kota Bontang tak sekadar seremoni. Pemerintah Kota Bontang justru menegaskan arah baru: memastikan setiap program benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Upacara yang digelar di halaman DPMPTSP, Senin (27/4/2026), dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran perangkat daerah.

Dalam amanatnya, Neni menekankan bahwa semangat otonomi daerah harus diwujudkan melalui kerja nyata, bukan hanya perencanaan di atas kertas. Ia menyoroti pentingnya memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Efisiensi harus menjadi prinsip utama, tetapi tetap diiringi dengan hasil yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Momentum peringatan ini juga dinilai semakin relevan seiring mendekatnya usia ke-27 Kota Bontang. Menurutnya, perjalanan panjang pembangunan daerah harus menjadi bahan refleksi untuk terus berinovasi dan berbenah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Pada kesempatan tersebut, Neni juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tema nasional tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, memperkuat pesan bahwa daerah dituntut mandiri dalam mengelola potensi, namun tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Lebih jauh, sejumlah langkah strategis juga ditekankan, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis digital, hingga penguatan kemandirian fiskal daerah. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta adaptif menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan perkembangan teknologi.

Menutup amanatnya, Wali Kota mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan yang dijalankan.