Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Persoalan ketidaksesuaian antrean layanan kesehatan antara sistem online dan offline kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Balikpapan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan 2025.
Dalam forum yang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan sektor kesehatan itu, sorotan tajam datang dari Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Siska Anggreni.
Ia mengungkapkan, pihaknya menerima keluhan masyarakat terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN yang dinilai belum sepenuhnya sinkron dengan layanan di rumah sakit.
Ia menilai, persoalan ini berdampak langsung pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kesehatan.
"Sedikit juga pak dokter, mungkin menyangkut IKM juga, Indeks Kepuasan Masyarakat itu mengenai pelayanan. Jadi, saya dapat keluhan juga JKN Mobile ya, pak dokter," ucap Siska dalam rapat yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama adalah ketidaksesuaian antara pendaftaran online dan kondisi di lapangan.
Pasien yang telah mendaftar melalui sistem digital kerap tidak mendapatkan kuota saat tiba di rumah sakit.
"Jadi, ada ketidaksesuaian antara pendaftaran online sama offline. Jadi, sudah daftar online, ternyata pas sudah sampai di rumah sakit tidak dapat kuota, kebanyakan seperti itu terutama di Poli Gigi tadi," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama RSUD Beriman Balikpapan, Ifransyah Fuadi mengakui adanya persoalan dalam layanan poli gigi, khususnya terkait sistem pembayaran BPJS Kesehatan yang berdampak pada antrean pasien.
"Iya, masalah gigi ini menjadi kasus kemarin perdebatan dengan BPJS mungkin 2-3 bulan yang lalu. Jadi, kami banyak pendingan di gigi. Jadi, waktu tunggu panjang, mungkin sampai beberapa bulan ya, sekitar 400 pasien dipending pembayarannya," ungkap dr Ifransyah.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut memaksa rumah sakit melakukan pembatasan layanan sebagai strategi untuk menghindari penumpukan klaim yang tertunda.
Menurutnya, semakin banyak pasien yang dilayani, justru berpotensi memperbesar jumlah klaim yang belum dibayarkan oleh BPJS.
"Jadi, ada strategi pengurangan pelayanan, maksudnya kita membatasi. Karena makin banyak pasiennya ternyata makin dipending. Dokternya juga mengeluh sebenarnya untuk pembayarannya itu di BPJS," tambahnya.
Selain itu, pihak RSUD Beriman juga mengakui perlunya pembenahan sistem antrean, baik melalui Mobile JKN maupun sistem internal rumah sakit.
Perbaikan disebut mulai dilakukan dalam sepekan terakhir guna menyesuaikan antrean dengan kapasitas dokter yang tersedia.
"Nah, yang kedua memang perlu perbaikan sistem sebenarnya dari Mobile JKN dan kita sudah ada sistem mandiri juga. Jadi, ini yang baru seminggu kemarin kita perbaiki antrean, jadi sekarang sudah disesuaikan dengan dokter," jelasnya.
RDP ini menjadi momentum evaluasi bagi DPRD dan stakeholder kesehatan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, terutama dalam menjawab keluhan masyarakat yang semakin bergantung pada sistem digital layanan kesehatan. (Adv)