Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Komisi I DPRD Berau menyoroti besarnya sisa anggaran di sektor kesehatan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi LKPJ Bupati Berau bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Abdul Rivai.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai serapan anggaran di bidang kesehatan sebenarnya cukup tinggi. Namun, masih adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) dalam jumlah besar dinilai perlu menjadi perhatian serius.

Untuk RSUD Abdul Rivai, dari total anggaran sekitar Rp210 miliar, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp187 miliar atau sekitar 88 persen. Sementara sisa anggaran masih tersisa sekitar Rp23 miliar.

Sedangkan Dinas Kesehatan Berau, dari total anggaran Rp421 miliar, terealisasi Rp360 miliar atau sekitar 83,62 persen, dengan SilPA mencapai Rp60 miliar.

Menurut Elita, sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, anggaran yang sudah disiapkan seharusnya bisa dimanfaatkan maksimal agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau sektor kesehatan, tentu harus menjadi prioritas. Penyerapan anggaran harus maksimal dan sisa anggaran semestinya bisa ditekan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi keuangan daerah saat ini juga menuntut setiap organisasi perangkat daerah lebih cermat menggunakan anggaran. Efisiensi dan ketepatan sasaran dinilai penting agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Selain soal anggaran, DPRD juga menyoroti kualitas pelayanan di rumah sakit. Elita menyinggung persoalan kekurangan obat yang sempat dikeluhkan masyarakat beberapa waktu lalu.

Menurutnya, persoalan seperti itu tidak boleh kembali terjadi karena menyangkut kebutuhan mendasar pasien.

“Pelayanan rumah sakit masih harus dibenahi. Jangan sampai kejadian kekurangan obat terulang lagi,” tegasnya.

Komisi I DPRD Berau juga memberi perhatian khusus terhadap kesiapan operasional rumah sakit baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2026.

Elita meminta seluruh persiapan benar-benar dipastikan matang, mulai dari tenaga kesehatan, fasilitas penunjang, status tipe rumah sakit, hingga kelengkapan perizinan dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ia menegaskan, jangan sampai rumah sakit dibuka lebih dulu, namun masih banyak kebutuhan dasar yang belum siap.

“Rumah sakit baru ini harus benar-benar siap beroperasi dan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Berau,” pungkasnya.  (Adv)