Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan kini semakin diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan melibatkan peran media massa.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Balikpapan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini diikuti puluhan wartawan dan menghadirkan narasumber dari unsur kepolisian serta jurnalis senior.
Kolaborasi ini dinilai strategis di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.
Plt Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni Djufril Larose menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan kesadaran publik terkait isu kekerasan.
"Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pencegahan. Kami berharap peran media dapat membantu membentuk pemahaman dan persepsi masyarakat," ucap Nur sapaannya.
Menurutnya, tren kasus kekerasan di Balikpapan menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan korban didominasi perempuan dan anak, terutama anak perempuan. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan media sebagai mitra strategis.
"Kami membutuhkan dukungan rekan-rekan wartawan untuk menyampaikan informasi yang edukatif dan mendorong masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya," tambahnya.
Sementara Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP Musliadi Mustafa menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan media dalam menangani persoalan kekerasan.
Ia menilai peran media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan mengontrol jalannya kebijakan.
"Kalau pemerintah membuat kebijakan dan kepolisian melakukan penegakan hukum, maka media berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan fakta yang benar," tegas AKBP Musliadi.
Ia juga mengingatkan bahaya informasi yang tidak terverifikasi, terutama di media sosia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru menjadi korban karena framing yang salah di media sosial. Oleh karena itu, media harus menyampaikan informasi berdasarkan fakta," ujarnya.
Ia menambahkan, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru terjadi di lingkungan terdekat, seperti dalam keluarga.
Namun, tidak sedikit korban yang memilih diam karena takut atau tidak mengetahui mekanisme pelaporan.
"Banyak yang tidak dilaporkan. Ini yang harus kita dorong bersama, agar masyarakat berani melapor dan tahu ke mana harus mengadu," katanya.
Sekretaris PWI Kota Balikpapan, Muhammad Maulana menyambut baik kolaborasi tersebut.
Ia menilai sinergi ini merupakan bentuk nyata kontribusi media dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.
"Sinergi ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama menekan angka kekerasan dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak," tutur Maulana.
Diketahui, Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama pada 2025 dengan skor 891.
Pemerintah kota pun menargetkan peningkatan ke kategori Paripurna pada 2026 melalui penguatan pemenuhan hak anak, penyediaan fasilitas ramah anak, serta peningkatan aspek perlindungan.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan peran media semakin optimal tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran publik dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Balikpapan.