Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat pendapatan sekitar Rp276 juta dari hasil lelang kendaraan dinas pada triwulan pertama 2026. Pendapatan tersebut masuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain-lain.
Kepala Bidang Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah, mengatakan lelang dilakukan sebagai bagian dari proses penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak layak pakai.
“Kegiatan ini dalam rangka penghapusan barang milik daerah yang tingkat efisiensinya sudah di bawah 30 persen, sehingga diusulkan untuk dilelang,” jelas Yusdiansyah saat ditemui di ruangannya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, pada triwulan pertama 2026 terdapat tiga kategori barang yang diusulkan untuk dilelang, yakni satu unit kendaraan Mobil Pajero, satu unit sepeda motor RX King, serta puluhan kendaraan dan peralatan yang masuk kategori scrap.
Namun, dalam prosesnya, satu unit kendaraan Pajero dibatalkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena dokumen pendukung tidak lengkap. Dengan demikian, hanya dua kategori yang berhasil dilelang, yakni sepeda motor RX King dan barang scrap.
Menurut Yusdiansyah, hasil lelang menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan harga awal. Sepeda motor RX King yang sebelumnya ditaksir sekitar Rp1 juta, berhasil terjual hingga Rp11 juta.
Sementara itu, paket skrap dengan nilai awal Rp77 juta melonjak menjadi Rp265 juta.
“Ini menunjukkan bahwa barang yang secara fisik sudah tidak layak, ternyata masih memiliki nilai ekonomis,” jelasnya.
Ia menambahkan, barang yang dikategorikan sebagai skrap umumnya tidak memiliki dokumen pendukung lengkap, seperti BPKB, sehingga tidak dapat dinilai per unit dan harus dihitung secara keseluruhan.
Seluruh hasil lelang tersebut telah disetorkan ke kas daerah dan menjadi bagian dari PAD Kota Samarinda.
Ke depan, BPKAD akan terus melakukan inventarisasi terhadap aset daerah yang sudah tidak efisien untuk kemudian diusulkan penghapusan melalui mekanisme lelang, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan aset dan peningkatan pendapatan daerah.