Banner ADV

DPRD Soroti Kualitas Guru PAUD di Berau, Pendidikan Usia Dini Dinilai Belum Maksimal

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Sekertaris Komisi l DPRD Berau, Frans Lewi. (Foto: Nur Hidayah/ Pusaranmedia.com)
Sekertaris Komisi l DPRD Berau, Frans Lewi. (Foto: Nur Hidayah/ Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Soroti Kualitas Guru PAUD di Berau, Pendidikan Usia Dini Dinilai Belum Maksimal

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Sekertaris Komisi l DPRD Berau, Frans Lewi. (Foto: Nur Hidayah/ Pusaranmedia.com)
Sekertaris Komisi l DPRD Berau, Frans Lewi. (Foto: Nur Hidayah/ Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Soroti Kualitas Guru PAUD di Berau, Pendidikan Usia Dini Dinilai Belum Maksimal

Sekertaris Komisi l DPRD Berau, Frans Lewi. (Foto: Nur Hidayah/ Pusaranmedia.com)

Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB - Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi menilai upaya Dinas Pendidikan Berau dalam meningkatkan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu mendapat dukungan penuh, terutama sektor peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Menurutnya, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 96,84 persen pada tahun 2025 menunjukkan kemajuan, namun masih menjadi catatan penting karena belum memenuhi target pembangunan daerah.

“Ini artinya masih ada anak-anak usia dini yang belum tersentuh layanan pendidikan prasekolah,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah menyampaikan akan melakukan verifikasi dan validasi data tenaga pendidik melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Langkah itu dilakukan untuk menentukan prioritas peserta program peningkatan kompetensi guru PAUD. 

Frans meminta pemerintah harus serius melihat persoalan ini, sebab PAUD merupakan fondasi awal dalam membentuk karakter dan kesiapan anak sebelum masuk jenjang sekolah dasar.

Dirinya menyoroti masih banyaknya guru PAUD di Berau yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal D4 atau S1.

Ia menilai kondisi tersebut harus segera diatasi melalui program peningkatan kompetensi, beasiswa pendidikan lanjutan hingga pelatihan berkelanjutan.

“Kalau ingin kualitas PAUD meningkat, maka gurunya harus diperkuat terlebih dahulu. Jangan sampai tenaga pendidik dibebani tugas besar, tetapi dukungan peningkatan kapasitasnya minim,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung dominasi lembaga PAUD swasta di Berau yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri. 

Dari total 242 satuan prasekolah di Berau, tercatat hanya 15 TK yang berstatus negeri, sementara sisanya dikelola oleh pihak swasta. 

Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir memberikan perhatian yang seimbang, baik kepada PAUD negeri maupun swasta.

“Sebagian besar layanan PAUD ditopang swasta. Maka jangan ada kesenjangan perhatian, baik dari sisi bantuan sarana, pembinaan guru, maupun dukungan operasional,” tegasnya.

Frans juga mendorong adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini, terutama di wilayah kampung dan daerah terpencil, agar kesadaran orang tua semakin meningkat.

“Masih ada anggapan PAUD belum penting, padahal masa usia dini adalah periode emas tumbuh kembang anak. Ini harus terus diedukasi,” pungkasnya. (Adv)