Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan mengevaluasi tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025, sekaligus menyiapkan sejumlah program strategis untuk 2026.
Plt DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni Djufril Larose mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan laporan kasus sekitar 15 hingga 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak serta merta mencerminkan lonjakan kejadian, melainkan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor.
"Fenomena ini seperti gunung es. Dulu yang terlihat hanya sedikit, tetapi sebenarnya banyak yang tidak terungkap. Sekarang, dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses pelaporan, masyarakat lebih berani melaporkan," ucap Nur yang baru dilantik ini, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, selama 2025, kasus kekerasan masih didominasi oleh perempuan dan anak, khususnya anak perempuan.
Dari total laporan yang masuk, sekitar 60 hingga 70 persen merupakan kasus yang melibatkan anak.
Bentuk kekerasan yang dialami pun beragam, mulai dari fisik, verbal hingga pelecehan, bahkan dalam satu kasus korban bisa mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.
Dalam evaluasi tersebut, DP3AKB juga menyoroti pentingnya penguatan layanan pendampingan.
Saat ini, melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pemerintah telah menyediakan layanan psikolog bagi korban.
Selain itu, program edukasi juga digencarkan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang menyasar sekolah-sekolah dan masyarakat.
"Pendampingan psikolog sudah tersedia, dan kami juga aktif turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi bersama berbagai pihak," jelasnya.
Memasuki 2026, DP3AKB Balikpapan akan melanjutkan program yang telah berjalan dengan menambahkan pendekatan inovatif, khususnya dalam penyampaian informasi kepada publik.
Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menjadi salah satu fokus utama guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan.
Kolaborasi lintas sektor juga akan terus diperluas, melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga pendidikan, hingga media massa.
Peran wartawan dinilai strategis dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat secara luas.
"Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk teman-teman media, untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat. Konten yang disampaikan harus inovatif dan mudah dipahami agar pesan pencegahan bisa sampai," tambahnya.
DP3AKB berharap, melalui sinergi yang semakin kuat dan program yang lebih adaptif di 2026, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Balikpapan dapat berjalan lebih efektif serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. (Adv Diskominfo Kota Balikpapan)