Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan 2025.
Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah mengungkapkan DPRD menemukan berbagai pekerjaan fisik yang dinilai tidak memenuhi standar teknis, meskipun pembayaran proyek telah direalisasikan secara penuh.
Beberapa di antaranya meliputi pembangunan musala SDN 003 Nunukan Selatan, rangka mini soccer di Jalan Lingkar, pemasangan siring di Laboratorium Kesehatan Daerah hingga pembangunan bronjong di kawasan Hutan Kota yang dinilai tidak tepat sasaran.
“DPRD meminta dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh, termasuk audit terhadap volume pekerjaan. Kami juga menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dari kontraktor maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” ujar Arpiah.
DPRD turut menyoroti perubahan spesifikasi pada sejumlah proyek jalan dari pengaspalan menjadi betonisasi tanpa koordinasi yang memadai dengan legislatif. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan perencanaan awal serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di lapangan.
Tak hanya itu, aspirasi masyarakat di beberapa wilayah juga disebut belum terealisasi secara optimal. Pembangunan jalan menuju Puskesmas Lapri dan kawasan sekitar Embung Lapri di Kecamatan Sebatik Utara, misalnya, hingga kini baru sebatas penimbunan agregat.
Sementara kondisi jalan poros tengah Sebatik yang masih tergolong labil dinilai memerlukan metode penanganan yang lebih tepat.
“Perubahan spesifikasi dan belum optimalnya realisasi usulan masyarakat menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah harus memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti sejumlah proyek yang belum rampung meski anggaran telah terserap. Di antaranya pembangunan Embung Binusan yang belum selesai melampaui batas waktu, serta gedung SMPN 002 Mamolo yang hingga kini belum diserahkan secara resmi oleh kontraktor, meskipun pembayaran telah mencapai 100 persen.
“Kami meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap keterlambatan proyek. Kepatuhan kontraktor harus ditegakkan, dan pengawasan dalam proses serah terima pekerjaan perlu diperkuat,” kata Arpiah.
Di sektor pelayanan dasar, DPRD mendorong percepatan berbagai program strategis, seperti rehabilitasi puskesmas di wilayah Krayan, pembangunan jaringan pipanisasi di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, serta penyediaan mobiler untuk bangunan sekolah di Sebatik yang telah selesai dibangun namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, kapasitas Embung Lapri juga menjadi perhatian karena dinilai masih terbatas, sehingga diperlukan evaluasi terhadap desain teknis agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal.
Secara umum, DPRD menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pembangunan daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan.
DPRD juga meminta pemerintah daerah segera menuntaskan kewajiban utang tahun anggaran sebelumnya guna menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Rekomendasi ini kami harapkan menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah agar kualitas pembangunan di Kabupaten Nunukan ke depan dapat lebih baik, tepat sasaran dan akuntabel,” pungkasnya.