Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB - Rencana pengurangan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. 

Kondisi ini dinilai bisa memengaruhi jalannya sejumlah program pembangunan jika tidak diantisipasi sejak dini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan tersebut. 

Ia meminta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) segera menyusun langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas.

“Kita minta Bapelitbang menyiapkan perencanaan yang benar-benar matang. Kalau nanti Bankeu dari Pemprov Kaltim berkurang, program prioritas jangan sampai ikut terganggu,” ujarnya.

Menurut Arman, selama ini Berau masih cukup bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Karena itu, potensi pengurangan dana harus direspons dengan cepat melalui penyesuaian kebijakan yang tepat.

“Ini harus diantisipasi dari sekarang. Jangan sampai saat pemotongan itu terjadi, kita belum siap dan akhirnya pembangunan di daerah ikut terhambat,” tegasnya.

Ia menilai, Bapelitbang memiliki peran penting dalam menyusun ulang arah kebijakan pembangunan, termasuk memilah program yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda sementara waktu.

Selain itu, Arman juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan satu sumber pendanaan. Menurutnya, perlu ada terobosan dalam mencari alternatif pembiayaan guna menutup potensi kekurangan anggaran.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada satu sumber saja. Harus ada inovasi untuk mencari sumber pendanaan lain supaya pembangunan tetap berjalan,” katanya.

Meski ada kemungkinan penyesuaian anggaran, ia menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. (Adv)