Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB - Kondisi perumahan masyarakat di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian.
Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami yang menilai persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan besar yang belum tertangani secara maksimal.
Menurutnya, situasi ini menjadi ironi tersendiri. Di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Berau, masih banyak warga yang harus tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar isu pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dasar masyarakat.
Sutami menegaskan pemerintah daerah perlu lebih fokus dalam mengarahkan kebijakan anggaran, khususnya untuk program perbaikan rumah warga.
Ia mendorong agar alokasi dana dari berbagai sumber, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar seperti hunian layak.
“Daerah ini dikenal kaya akan sumber daya alam, tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Sutami juga menilai jumlah penerima manfaat program bedah rumah saat ini masih belum mencukupi, sehinkgga meminta agar kuota bantuan tersebut dapat ditingkatkan, sehingga lebih banyak warga yang merasakan dampaknya secara langsung.
“Kuota program perbaikan rumah harus ditambah. Jangan sampai masih banyak masyarakat yang terabaikan, padahal kemampuan anggaran kita sebenarnya ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutami mengingatkan bahwa keberadaan RTLH tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga bisa mempengaruhi citra daerah. Ia menyebut, kondisi ini berpotensi menurunkan marwah Berau sebagai daerah yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah.
“Jangan sampai marwah Berau turun hanya karena masih banyak rumah warga yang tidak layak huni. Pemerintah harus hadir dan menuntaskan persoalan ini,” pungkasnya.
Ia berharap ke depannya, pengelolaan anggaran daerah bisa lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga program pengentasan kemiskinan, khususnya di sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (Adv)