Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta transparansi dari Bankaltimtara terkait kondisi kredit macet serta kebijakan pembagian dividen kepada para pemegang saham.

Selain kepada media, Andi Harun mengaku bahwa permintaan tersebut telah disampaikan  secara langsung dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara pada 23 April 2026 lalu. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebagai salah satu pemegang saham menilai masih terdapat sejumlah informasi krusial yang belum dijelaskan secara memadai.
“Saya mewakili Pemkot mempertanyakan secara terbuka, berapa sebenarnya total kredit macet di BPD. Kami meyakini angkanya lebih besar dari yang diketahui publik,” ujar Andi Harun.

Ia mengungkapkan adanya dugaan praktik penghapusan kredit bermasalah (write-off) dari neraca ke administrasi, yang dinilai berpotensi menutupi kondisi riil kredit macet. Oleh karena itu, Pemkot berencana menempuh langkah sendiri untuk menelusuri data tersebut.

“Kami akan mencari data secara mandiri. Apakah proses penurunan kredit bermasalah dari neraca itu sudah sesuai ketentuan hukum atau tidak,” tegasnya.

Selain isu kredit macet, Andi Harun juga menyoroti kebijakan pembagian dividen yang dinilai tidak sejalan dengan peningkatan laba perusahaan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan, laba Bankaltimtara terus meningkat dari Rp333,9 miliar pada 2023, menjadi Rp396,1 miliar pada 2024, dan melonjak ke Rp485,1 miliar pada 2025.

Namun, di sisi lain, porsi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham justru disebut mengalami penurunan.
“Sebagai pemilik saham yang berasal dari uang rakyat, kami berhak tahu kenapa laba naik, tapi dividen turun,” katanya.

Ia menyebut, berdasarkan penelusuran laporan, pembagian dividen pada 2025 hanya mencapai sekitar 52 persen dari laba. Sementara sisanya belum dijelaskan secara rinci peruntukannya.
“Kita ingin tahu sisanya dialokasikan ke mana. Ini yang tahu hanya persero, karena saat kami tanyakan di RUPS, jawabannya tidak menyentuh substansi,” ujarnya.

Atas berbagai pertanyaan yang belum terjawab tersebut, Andi Harun menegaskan sikap dissenting opinion yang disampaikan Pemkot Samarinda dalam RUPS merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta kepentingan jangka panjang perseroan.

“Kami ingin perusahaan ini tetap sehat dan sukses ke depan, dengan manajemen yang transparan dan sesuai aturan,” pungkasnya.