Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN — UPTD Samsat Nunukan terus memperluas jangkauan pelayanan pajak kendaraan bermotor hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman. Fokus utama diarahkan ke wilayah IV yang meliputi Kecamatan Sebakis, Sebuku dan Tulin Onsoi.
Langkah ini dilakukan melalui penguatan titik layanan yang telah ada, rencana pembentukan Pos Pembantu Samsat, serta optimalisasi layanan bergerak guna menjangkau desa-desa terpencil.
Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Bapenda Wilayah Nunukan, Ahmad Budiansyah Abidin Putra, mengungkapkan bahwa saat ini telah tersedia tiga Samsat Payment Point, masing-masing di Sei Menggaris, Tulin Onsoi, dan Mansalong.
“Payment point ini menjadi solusi awal untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perbatasan, meski baru melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan,” ujarnya kepada pusaranmedia.com.
Namun demikian, layanan administrasi lima tahunan seperti pengesahan STNK, cek fisik kendaraan, dan pergantian pelat nomor belum dapat dilakukan di titik layanan tersebut. Keterbatasan infrastruktur, terutama jaringan internet yang belum stabil serta kondisi geografis yang sulit, masih menjadi kendala utama.
Akibatnya, masyarakat di wilayah Sebakis, Sebuku, dan Tulin Onsoi masih harus datang ke pusat Kabupaten Nunukan untuk mengurus administrasi kendaraan lima tahunan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban biaya transportasi dan waktu tempuh masyarakat.
Sebagai solusi, UPTD Samsat Nunukan mengusulkan peningkatan status payment point di Tulin Onsoi menjadi Pos Pembantu Samsat. Saat ini, persiapan awal telah dilakukan dengan menyewa satu unit ruko sebagai lokasi pelayanan.
“Fasilitas dasar sudah kami siapkan. Tinggal melengkapi sarana dan prasarana pendukung,” jelas Ahmad.
Jika rencana tersebut terealisasi, layanan di wilayah tersebut tidak hanya terbatas pada pembayaran tahunan, tetapi juga mencakup berbagai layanan administrasi kendaraan lainnya.
“Dengan adanya Pos Pembantu, masyarakat tidak perlu lagi selalu ke Nunukan untuk mengurus keperluan kendaraan,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor pajak kendaraan bermotor juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, skema bagi hasil menetapkan sebesar 66 persen dari total pembayaran pajak masuk ke kas daerah.
“Artinya, dari setiap Rp1 juta pajak yang dibayarkan, sekitar Rp660 ribu menjadi PAD Kabupaten Nunukan,” jelasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga berperan langsung dalam mendukung pembangunan daerah.
Selain penguatan layanan tetap, Samsat Nunukan juga mengembangkan layanan bergerak. Saat ini terdapat dua unit Samsat Keliling (Samling), meski operasionalnya masih terpusat di Pulau Nunukan.
Ke depan, satu unit Samling direncanakan ditempatkan di wilayah Tulin Onsoi untuk menjangkau masyarakat di Tulin Onsoi, Sebuku, hingga Sebakis.
Sementara itu, program jemput bola melalui Samling skala kecil terus dioptimalkan. Pada pekan ini, layanan dijadwalkan hadir di Kantor Kelurahan Nunukan Selatan dan akan bergilir ke sejumlah wilayah lainnya.
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi efektif untuk meningkatkan akses layanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di daerah terpencil.
“Target kami, layanan pajak kendaraan dapat diakses lebih mudah oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan dan pedalaman,” pungkasnya.