Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Balikpapan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sebagai momentum memperkuat dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Mengusung tema "Kolaborasi Bersama Wujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja", kegiatan yang berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Jumat (1/5/2026).
Pertemuan tersebut menghadirkan suasana berbeda dengan penekanan pada pendekatan komunikasi terbuka ketimbang aksi turun ke jalan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
Ia bahkan menegaskan kedekatan personalnya dengan dunia buruh, yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil.
"Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh di Balikpapan. Saya memahami betul bagaimana kehidupan pekerja karena saya pernah menjalaninya," ucap Rahmad.
Ia mengungkapkan sebelum menjabat sebagai wali kota, dirinya pernah bekerja sebagai tenaga bongkar muat sejak usia muda hingga dipercaya menjadi Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kampung Baru.
Pengalaman tersebut, menurutnya, membentuk perspektifnya dalam melihat isu ketenagakerjaan secara lebih humanis.
Dalam kesempatan itu, Rahmad juga memaparkan kondisi ekonomi Balikpapan yang dinilai menunjukkan tren positif.
Salah satu indikatornya adalah angka kemiskinan yang berada di kisaran 1,8 persen, didukung masuknya investasi dan terbukanya lapangan kerja baru.
"Ini menunjukkan perekonomian kita bergerak baik, didukung investasi yang masuk dan terbukanya lapangan kerja. Meski begitu, kami menyadari masih ada yang perlu dibenahi," katanya.
Meski demikian, ia tidak menampik masih adanya berbagai aspirasi buruh yang perlu diperjuangkan, salah satunya terkait penghapusan sistem outsourcing.
Rahmad menyatakan dukungannya terhadap aspirasi tersebut, namun menegaskan bahwa kewenangan kebijakan berada di pemerintah pusat.
Pemkot, kata dia, akan tetap berperan sebagai fasilitator agar suara pekerja dapat tersampaikan.
Selain itu, ia juga menyinggung kebijakan internal di perusahaan yang pernah dikelolanya, di mana pekerja dengan kinerja baik selama dua tahun akan diangkat menjadi karyawan tetap.
Hal ini, menurutnya, bisa menjadi salah satu contoh praktik yang berpihak pada pekerja.
Terkait Upah Minimum Kota (UMK), Rahmad menyebutkan bahwa pemerintah terus mengupayakan kenaikan setiap tahunnya, meski tetap mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan regulasi di tingkat provinsi maupun pusat.
Dalam momentum May Day ini, Rahmad mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
Ia menilai komunikasi yang terbuka akan lebih efektif dibandingkan penyampaian aspirasi secara sepihak.
"Kalau kita duduk bersama dan berdialog, peluang aspirasi untuk diakomodasi akan lebih besar dibandingkan hanya menyampaikan di luar," pungkasnya. (Adv Diskominfo Kota Balikpapan)