Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti masih terbatasnya keterbukaan informasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Hal ini dinilai menghambat fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam mengawal kebijakan publik seperti penataan Pasar Pagi.
Iswandi mengungkapkan, hingga kini DPRD hanya menerima data dalam bentuk global tanpa rincian yang memadai. Padahal, pihaknya telah berulang kali meminta data detail, termasuk daftar nama pedagang penerima kios.
“Kita selama ini hanya dikasih data global. Kita minta by name untuk kebutuhan pengawasan, tapi selalu harus izin wali kota,” kata Iswandi.
Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang kerap disampaikan pemerintah.
Ia menilai, data seharusnya dapat diakses oleh DPRD selama digunakan untuk kepentingan pengawasan, bukan untuk dipublikasikan secara sembarangan.
“Kalau memang transparan, kenapa data saja harus izin-izin? Kita ini bekerja berdasarkan data, bukan katanya,” tegas Iswandi.
Ia juga menyebut persoalan serupa tidak hanya terjadi pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Iswandi mengaku mengalami kesulitan mendapatkan data dari sejumlah OPD lain, termasuk perusahaan daerah seperti Perumdam Tirta Kencana.
“Saya sudah beberapa kali minta laporan keuangan yang sudah diaudit, tapi sampai sekarang belum pernah dapat,” ungkapnya.
Ia menilai, minimnya akses data dapat menimbulkan persoalan baru, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Padahal, DPRD membutuhkan data yang valid agar setiap kebijakan yang diambil tidak berbasis asumsi.
Lebih lanjut, Iswandi menegaskan bahwa fungsi DPRD mencakup pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi. Ketiganya, kata dia, tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan data yang terbuka dan akurat.
Ia juga mengingatkan, dalam berbagai isu yang berkembang di masyarakat, DPRD kerap ikut disorot jika terjadi permasalahan. Oleh karena itu, keterbukaan data menjadi kunci agar fungsi pengawasan dapat berjalan maksimal.
“Kalau ada masalah, DPRD juga yang disalahkan. Padahal untuk mengawasi, kita butuh data yang valid,” pungkasnya.