Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menjadi beban keuangan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan pemda tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap empat BUMD. Evaluasi tersebut difokuskan pada struktur keuangan perusahaan, khususnya yang memiliki porsi belanja operasional dan pegawai terlalu besar dibandingkan pendapatan.

Ia mengungkapkan, terdapat salah satu BUMD yang mencatatkan belanja operasional dan pegawai hampir mencapai 70 persen dari total pendapatan. Kondisi ini dinilai tidak sehat dan perlu segera diperbaiki.

“Ya, kita sekarang untuk seluruh BUMD ini berharap menjadi tulang punggung untuk pendapatan asli daerah. Nah, kita sekarang sedang melakukan pengawasan terhadap BUMD kita, di mana ada salah satu BUMD itu kita melihat belanja operasional dan pegawainya itu hampir 70 persen dari pendapatan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Aulia menjelaskan, idealnya BUMD memiliki pembagian keuangan yang seimbang dalam tiga komponen utama, yakni masing-masing 30 persen untuk belanja operasional dan pegawai, kontribusi terhadap PAD, serta investasi.

Menurutnya, aspek investasi menjadi kunci penting dalam menjaga pertumbuhan perusahaan daerah. Tanpa adanya penambahan investasi, BUMD akan sulit berkembang dan cenderung stagnan. “Sebab, kita mau BUMD ini grow up, BUMD tumbuh. Kalau tidak ada investasi baru, maka yakin dan percaya tidak akan tumbuh,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BUMD dengan struktur belanja yang tidak proporsional akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya.

“Intinya semua BUMD yang belanja operasionalnya tinggi, itu sama saja kami anggap mengakal-ngakali pemerintah daerah,” tegasnya.

Pemerintah daerah bersama Sekretaris Daerah selaku board pengawas juga telah menyiapkan langkah lanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aulia memastikan, jika ditemukan BUMD yang tidak menunjukkan kinerja jelas dan hanya menguntungkan pihak internal, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas, termasuk mengganti manajemen.

“Kalau terkesan hanya untuk memperkaya dan memperenak para jajaran saja, itu segera kita cut loss. Kita ganti dengan yang lain, yang lebih mau bekerja untuk daerah kita,” tutupnya.