Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Isu penghapusan sistem outsourcing kembali mencuat dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kota Balikpapan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, serikat buruh menyuarakan kekhawatiran terhadap sistem kerja tersebut yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali menyatakan tuntutan tersebut menjadi salah satu poin penting yang akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
"Kalau dengan May Day ini tentunya menjadi momentum bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi. Semoga kesejahteraan buruh di Kota Balikpapan bisa lebih baik lagi," ucap Gasali, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, sistem outsourcing saat ini memang telah diatur dalam kebijakan nasional, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan perubahan secara langsung.
Meski demikian, DPRD tetap membuka ruang untuk menyalurkan aspirasi buruh agar dapat diperjuangkan di tingkat yang lebih tinggi.
"Saya rasa itu sudah menjadi bagian dari kebijakan. Nanti kita akan melihat aspirasi teman-teman buruh untuk disampaikan," katanya.
Gasali mengakui di lapangan masih terdapat ketimpangan yang dirasakan pekerja, termasuk mereka yang berstatus outsourcing.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kepastian kerja, upah hingga perlindungan sosial.
"Kita melihat memang masih ada ketimpangan. Ke depan soal-soal pokok ini akan kita diskusikan bersama," jelasnya.
Dalam forum tersebut, buruh menilai sistem outsourcing kerap menimbulkan ketidakpastian kerja serta berpotensi menurunkan standar kesejahteraan, terutama jika tidak diawasi secara ketat.
Untuk itu, mereka mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem tersebut.
Menanggapi hal itu, Gasali menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan pihak perusahaan untuk memastikan kebijakan yang ada tetap berpihak pada pekerja.
"Apa yang menjadi tuntutan teman-teman buruh, mudah-mudahan bisa kita sinergikan dan menjadi bagian dari kebijakan yang berpihak kepada mereka," ucapnya.
Ia juga menekankan DPRD akan berperan sebagai jembatan komunikasi antara buruh dan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan aspirasi terkait outsourcing ke tingkat pusat.
"Harapan kita, semua aspirasi buruh bisa tersampaikan dengan baik, dan ke depan ada kebijakan yang lebih memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja," harapannya.
Momentum May Day ini pun diharapkan tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga titik awal untuk mendorong evaluasi sistem ketenagakerjaan, khususnya terkait outsourcing, agar lebih adil bagi buruh di Balikpapan. (Adv)