Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD.

Tidak hanya fasilitas rumah sakit, sistem pelayanan melalui BPJS Kesehatan juga ikut disorot karena dinilai masih menyisakan banyak persoalan di masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mengungkapkan tengah menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh untuk memastikan pelayanan kesehatan benar-benar berjalan optimal. 

Ia menilai masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit dan BPJS Kesehatan menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai keluhan.

“Pelayanan kesehatan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jadi semua pihak harus sejalan, jangan sampai warga yang dirugikan,” ujarnya.

Salah satu fokus yang akan dikaji adalah keseimbangan antara pendapatan rumah sakit dengan biaya operasional, termasuk kesesuaian tarif layanan.

Menurut Sumadi, biaya yang dibebankan kepada pasien harus sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan.

Ia mengatakan evaluasi tarif bukan tidak mungkin dilakukan saat ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, apalagi sektor kesehatan selama ini mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dari pemerintah daerah.

“Anggaran yang digelontorkan tidak sedikit. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, pelayanan yang diberikan juga harus maksimal. Ini yang akan kita cermati,” jelasnya.

Di sisi lain, persoalan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian utama. Sumadi mengaku banyak menerima laporan warga yang kesulitan mengakses layanan karena klaim pengobatan mereka ditolak. 

Umumnya, penolakan terjadi karena jenis penyakit atau tindakan medis tidak termasuk dalam ketentuan BPJS.

Kondisi ini dinilai membingungkan masyarakat, terlebih pemerintah daerah tetap rutin membayar iuran dalam jumlah besar setiap tahunnya.

“Banyak warga tidak paham aturan BPJS. Akhirnya muncul kekecewaan saat klaim tidak bisa diproses,” katanya.

Untuk itu, DPRD mendorong agar BPJS Kesehatan lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi yang jelas dan terbuka dianggap penting agar warga memahami hak dan batasan layanan yang bisa mereka terima.

Sumadi berharap, melalui evaluasi ini, pelayanan kesehatan di Berau bisa lebih transparan, terkoordinasi, dan berpihak pada masyarakat.

“Intinya, jangan sampai masyarakat sudah berobat, tapi justru terbebani karena sistem yang tidak mereka pahami,” tutupnya. (Adv)