Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau 2025 menjadi perhatian DPRD. 

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menilai kondisi ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Menurutnya, anggaran kebencanaan merupakan pos penting yang harus dikelola secara tepat dan transparan.

Ia menegaskan, DPRD perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan perencanaan.

“Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi harus jelas kenapa bisa tersisa cukup besar. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan publik,” ujarnya.

Subroto juga menekankan pentingnya evaluasi agar ke depan perencanaan anggaran kebencanaan bisa lebih matang dan tepat sasaran.

Ia berharap kesiapsiagaan daerah tetap terjaga, terutama mengingat potensi bencana di Berau yang masih cukup tinggi.

Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Muhdi menjelaskan. sisa anggaran tersebut bukan karena tidak digunakan, melainkan karena minimnya kejadian bencana pada akhir tahun.

Ia menyebut anggaran sempat digunakan saat banjir besar Maret–Mei 2025 untuk penanganan warga terdampak.

Selain itu, BPBD juga menyiapkan anggaran cadangan untuk mengantisipasi potensi bencana lanjutan.

Namun hingga akhir tahun kondisi relatif aman, sehingga sebagian anggaran tidak terserap dan menjadi SILPA sekitar Rp2,5 miliar.

“Anggaran kebencanaan memang disiapkan untuk kondisi darurat. Kalau tidak terjadi bencana, tentu tidak bisa dipaksakan untuk digunakan,” singkatnya. (Adv)