Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – Upaya penanganan banjir di Kota Samarinda terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah kota melalui berbagai proyek drainase dan rekayasa aliran air. 

Salah satu yang disiapkan adalah pembangunan sodetan di kawasan Teras Samarinda, Jalan RE Martadinata.

Sekretaris Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, mengatakan perencanaan sodetan tersebut sebenarnya sudah tersedia dan siap dilaksanakan, tinggal menunggu kesiapan anggaran.

“Perencanaan sudah ada. Artinya kalau anggaran tersedia, kita bisa langsung kerja,” kata Hendra.

Beberapa pekerjaan yang telah dilakukan di antaranya di kawasan Jalan Pasundan, Jalan Cermai, hingga pengembangan jaringan drainase yang terhubung ke Jalan KS Tubun. Selain itu, proyek lain juga dikerjakan di Jalan Ronggolawe dan Jalan Merapi untuk memecah aliran air agar tidak menumpuk di satu titik.

“Kita pecah aliran air supaya beban tidak bertumpu di satu jalur. Kalau satu penuh, jalur lain bisa menampung,” katanya.

Ia menyebut, hasil pengerjaan yang sudah berjalan mulai menunjukkan dampak, terutama dari sisi durasi genangan yang semakin cepat surut meski air masih sempat meluap ke permukaan saat hujan deras.

“Memang air masih muncul, tapi waktunya lebih cepat surut,” ungkapnya.

Namun demikian, Hendra mengakui masih ada kendala besar yang menghambat optimalisasi sistem drainase, yakni persoalan sampah. Ia menilai kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan masih menjadi faktor utama penyumbatan saluran air.

“Setiap pembersihan parit, sampahnya masih banyak. Setelah hujan, semua menumpuk di gorong-gorong dan menyebabkan penyempitan,” katanya.

Karena itu, selain pembangunan infrastruktur, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar upaya pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif.

Hendra menyebut, pembiayaan proyek infrastruktur seperti drainase dan sodetan dapat bersumber dari APBD maupun bantuan keuangan (bankeu), tergantung kemampuan fiskal daerah. 

Apalagi, penanganan banjir tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran karena membutuhkan biaya besar dan harus dibagi dengan kebutuhan sektor lain. Meski demikian, progres pengerjaan tetap berjalan secara bertahap di sejumlah titik.

“Perencanaan drainase itu satu sistem. Pelaksanaannya memang parsial menyesuaikan kondisi keuangan,” pungkasnya.