Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan memperkuat peran strategisnya dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran melalui percepatan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kepala Dinsos Balikpapan, Arfiansyah menyebut validasi data tidak lagi diposisikan sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai fondasi utama dalam merancang kebijakan sosial yang responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
Arfiansyah menegaskan, tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial selama ini terletak pada ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan.
Perubahan status ekonomi masyarakat yang cepat, terutama di kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti Balikpapan, menuntut pembaruan data dilakukan secara berkala dan akurat.
"Pembaruan DTKS harus dilakukan secara cermat agar data pusat selaras dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Dengan data yang akurat, bantuan sosial dapat diterima oleh mereka yang benar-benar berhak," ucap Arfi sapaannya, Minggu (3/5/2026).
Untuk itu, Dinsos Balikpapan mengintensifkan verifikasi lapangan dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari perangkat kelurahan hingga instansi terkait lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap perubahan kondisi sosial ekonomi warga dapat segera terakomodasi dalam sistem data.
Pendekatan ini juga menjadi upaya konkret menutup celah kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan seperti PKH, BPNT, hingga PBI-JK.
Selain fokus pada pembaruan data bansos, Dinsos juga memperluas perannya dalam mendorong program jangka panjang yang menyentuh akar persoalan kemiskinan.
Salah satunya melalui usulan program Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Arfi menyebut, program tersebut menjadi bagian dari strategi Dinsos dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar program tersebut dapat segera direalisasikan di Balikpapan.
"Sekolah Rakyat menyangkut masa depan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kami berharap usulan ini segera disetujui agar manfaatnya bisa dirasakan segera," katanya.
Tak hanya itu, Dinsos Balikpapan juga mulai memperkuat perlindungan bagi kelompok pekerja rentan, khususnya di sektor informal.
Arfi menilai, kelompok ini kerap luput dari sistem perlindungan sosial, padahal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko ekonomi maupun kecelakaan kerja.
Melalui dorongan keikutsertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, Dinsos berupaya menghadirkan jaring pengaman yang lebih komprehensif.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi kebijakan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga perlindungan berkelanjutan.
Dengan pendekatan berbasis data yang presisi dan intervensi yang lebih terarah, Dinsos Balikpapan di bawah Arfi berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif, adil, dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara nyata. (Adv Diskominfo Kota Balikpapan)