Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti besarnya beban yang ditanggung guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menangani persoalan kesehatan mental siswa di sekolah.
Ini disampaikannya saat membuka workshop pendidikan bertema "Penguatan Bimbingan dan Konseling untuk Kesehatan Mental dan Pendidikan yang Aman, Inklusif, dan Berkarakter" di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (3/5/2026).
Kegiatan ini diikuti para guru, khususnya guru BK, dengan menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Samarinda, Nuraida Wahyu Sulistyani, serta Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kalimantan Timur (Kaltim), Diah Rahayu.
Dalam paparannya, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa peran guru BK saat ini mengalami pergeseran signifikan.
Sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat mengejar capaian akademik, tetapi juga harus menjadi ruang aman bagi kesehatan mental siswa, di tengah kompleksitas tantangan era digital.
Namun demikian, ia mengingatkan agar tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada guru BK.
"Saya merasa kita ini terlalu berharap banyak atau memberikan beban yang terlalu besar kepada guru-guru BK ini. Seolah-olah semua persoalan terkait kesehatan mental, minat bakat, sampai masalah pribadi siswa harus mereka selesaikan," ucap Hetifah.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi memicu kelelahan mental atau burnout di kalangan guru BK, karena tuntutan yang melebihi fungsi utama mereka.
"Pasti banyak sekali beban-beban yang mungkin melebihi dari fungsi semestinya. Jadi bukan hanya mendeteksi dan merujuk, tapi semuanya seolah harus dipecahkan oleh guru BK," tambahnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim ini, juga menyoroti masih terbatasnya dukungan sistem, terutama dalam hal akses terhadap tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater.
Ia mengakui jumlah tenaga ahli di bidang kesehatan mental masih jauh dari kebutuhan.
"Kita tahu jumlah psikolog dan psikiater itu sangat sedikit, bahkan mungkin lebih sedikit dari guru BK. Ini yang membuat intervensi belum maksimal," katanya.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki regulasi terkait kesehatan jiwa, namun implementasi di sektor pendidikan masih perlu diperkuat, termasuk melalui percepatan undang-undang layanan psikologi.
Selain itu, Hetifah juga menyinggung masih adanya stigma di masyarakat terhadap layanan psikologi.
Banyak orang tua maupun individu yang enggan berkonsultasi karena takut mendapat label negatif.
"Masih banyak yang takut ke psikolog, khawatir dicap negatif. Padahal itu justru langkah yang baik untuk kesehatan mental," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Hetifah juga menyoroti pentingnya memperluas layanan BK hingga jenjang pendidikan dasar, bahkan sejak PAUD.
Ia menilai, persoalan kesehatan mental tidak hanya muncul saat remaja, tetapi dapat dimulai sejak usia dini.
"Kita harus mulai memikirkan agar layanan BK ini tidak hanya di SMP atau SMA, tapi juga ada di SD bahkan PAUD. Karena kita menuju 13 tahun wajib belajar," tegasnya.
Ia menambahkan, pembentukan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berkarakter membutuhkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan negara, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan mental yang terjangkau.
"Kesehatan mental dan pendidikan yang aman itu tidak bisa ditunda. Ini harus kita bangun bersama, tidak hanya dibebankan kepada sekolah," pungkasnya.