Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti pola kerja sama yang dijalankan Perumda Varia Niaga dalam mengelola sejumlah unit usaha. Ia menilai, transparansi terutama terkait skema pembagian hasil menjadi hal penting yang harus dijelaskan secara terbuka.
Iswandi mengungkapkan, sebagian besar kegiatan usaha yang dijalankan Varia Niaga saat ini dikerjasamakan dengan pihak lain. Namun, ia menekankan perlunya kejelasan terkait persentase pembagian keuntungan, termasuk apakah nilai yang diterima Varia Niaga dihitung dari pendapatan bersih atau kotor.
Salah satu unit usaha yang dikelola oleh Varia Niaga adalah Teras Samarinda. Selain dari parkir, adanya beberapa kafe di Teras Samarinda juga memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, bagi hasil yang berada di angka 10 persen sempat menjadi sorotan beberapa pihak.
Iswandi berpendapat, sebelum menarik kesimpulan terhadap kontribusi Varia Niaga terhadap PAD, perlu digali data unit usaha secara menyeluruh. Mulai dari kondisi awal sebelum dikelola, siapa yang mengelola saat ini, hingga berapa nilai kontribusi yang telah dihasilkan dalam beberapa bulan terakhir.
Ia juga mengingatkan agar pengawasan yang dilakukan tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM dan komunitas kreatif yang telah berupaya menghidupkan kawasan-kawasan publik di Samarinda.
“Saya tidak ingin sampai muncul anggapan bahwa kita menyulitkan pelaku usaha mikro dan anak-anak muda kreatif yang sudah berusaha membuat keramaian dan mempercantik kota,” tegas Iswandi.
Ia menilai, pengelolaan kawasan usaha tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, yakni besaran pendapatan semata. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan efek berganda (multiplier effect), seperti peningkatan aktivitas ekonomi, penataan kawasan, hingga dampak estetika kota.
“Jangan hanya mengejar pendapatan yang tidak seberapa, tapi justru membuat kota jadi kumuh. Yang sebelumnya tidak tertata menjadi tertata, itu juga multiplier effect,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa skema kerja sama perlu didudukkan bersama antara pemerintah, Varia Niaga, dan pelaku usaha. Dengan begitu, semua pihak dapat memperoleh manfaat yang seimbang, baik dari sisi keuntungan ekonomi maupun penataan kota.
Menurutnya, pembagian hasil juga harus rasional dan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Skema bagi hasil menurutnya harus mempertimbangkan investasi dan risiko dari masing-masing pihak.
“Tidak bisa juga kita berharap hasil sampai 50 persen. Semua harus rasional sesuai peran masing-masing,” pungkasnya.