Achmad Djufrie Tekankan Kepastian Status, DPRD Data Pekerja PKWT

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie (berdiri), saat menghadiri dialog interaktif May Day Kahutindo Expo 2026 di Tarakan. (Foto: Istimewa)
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie (berdiri), saat menghadiri dialog interaktif May Day Kahutindo Expo 2026 di Tarakan. (Foto: Istimewa)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Achmad Djufrie Tekankan Kepastian Status, DPRD Data Pekerja PKWT

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie (berdiri), saat menghadiri dialog interaktif May Day Kahutindo Expo 2026 di Tarakan. (Foto: Istimewa)
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie (berdiri), saat menghadiri dialog interaktif May Day Kahutindo Expo 2026 di Tarakan. (Foto: Istimewa)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Achmad Djufrie Tekankan Kepastian Status, DPRD Data Pekerja PKWT

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie (berdiri), saat menghadiri dialog interaktif May Day Kahutindo Expo 2026 di Tarakan. (Foto: Istimewa)

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya kepastian status dan perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi pekerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dalam dialog interaktif May Day Kahutindo Expo 2026 di Tarakan.

Dialog yang digelar di area Lahan Bandara Juwata Tarakan, Kamis (30/4) malam, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, kepolisian, hingga organisasi pekerja.

Achmad Djufrie menilai forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam merespons persoalan ketenagakerjaan di daerah.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Achmad Djufrie sekaligus menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan pekerja menjadi kunci dalam mendorong perlindungan tenaga kerja yang lebih optimal.

“Pertemuan ini jadi wadah untuk bersama-sama memikirkan nasib tenaga kerja yang masih membutuhkan kepastian status dan perlindungan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltara, kata dia, akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah pekerja PKWT di Kalimantan Utara.

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan ketersediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegasnya. (Adv)