Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 tak sekadar menjadi forum evaluasi tahunan.
Momentum ini justru dimanfaatkan Wakil Bupati Berau, Gamalis, untuk menegaskan arah perbaikan pembangunan ke depan.
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Gamalis menekankan bahwa seluruh catatan strategis yang disampaikan DPRD bukan hanya formalitas, melainkan menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Rekomendasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam melaksanakan agenda pembangunan ke depan. Ini adalah masukan penting yang harus kami tindak lanjuti secara serius,” tegasnya, Senin (4/5/2026).
Ia juga mengapresiasi kinerja DPRD yang telah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui pembahasan LKPJ. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar roda pemerintahan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Gamalis mengungkapkan bahwa capaian pembangunan tahun 2025 patut disyukuri. Salah satunya adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerah.
Namun, ia tidak menampik masih adanya berbagai kekurangan di lapangan. Bahkan, dirinya secara terbuka mengakui masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah layanan dan hasil pembangunan.
“Kami menyadari masih ada kekurangan. Tantangan ke depan juga semakin kompleks, sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas pembangunan,” ujarnya.
Gamalis menegaskan, ke depan pemerintah daerah akan memperkuat perencanaan yang lebih partisipatif dan adaptif, agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, disampaikan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah tahun 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, IPM meningkat, serta angka kemiskinan mengalami penurunan.
Meski begitu, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan penting. Di antaranya pemerataan infrastruktur yang belum optimal, kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, hingga ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari pembenahan sarana prasarana serta kesejahteraan tenaga pendidik.
“DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur sekolah, agar proses belajar mengajar berjalan aman dan nyaman,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gamalis berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat. Ia juga membuka ruang kritik dan saran sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Saya berharap DPRD terus memberikan masukan konstruktif. Dengan kebersamaan, kita bisa membangun Berau yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Adv)