Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menemui massa aksi gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama para sopir truk di Gedung Parlemen Sudirman, Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Alwi membacakan ulang delapan tuntutan yang disampaikan massa aksi terkait kelangkaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Balikpapan.
Tuntutan pertama, massa mendesak aparat penegak hukum untuk memaksimalkan pengawasan distribusi solar serta menindak tegas praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dinilai merugikan masyarakat.
Kedua, massa meminta pembukaan SPBU di sejumlah titik baru guna mengurai kepadatan antrean yang selama ini terpusat di SPBU Kilometer (KM) 13 dan KM 15, sehingga distribusi solar dapat lebih merata.
Ketiga, massa mendesak agar SPBU KM 9 dibuka kembali khusus untuk melayani bus dan travel. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban antrean di SPBU lain sekaligus menjaga kelancaran layanan transportasi umum.
Keempat, massa menuntut agar kuota solar di SPBU terdekat diprioritaskan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal, agar distribusi lebih tepat sasaran dan tidak didominasi pihak tertentu.
Kelima, massa mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polresta Balikpapan dan Polda Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menuntaskan persoalan oknum penimbun solar.
Bahkan, massa menuntut agar pimpinan kepolisian setempat mundur jika tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Keenam, massa meminta pembukaan layanan SPBU selama 24 jam di titik-titik strategis guna mengurangi penumpukan antrean pada jam tertentu dan memberikan akses yang lebih merata bagi masyarakat.
Ketujuh, massa mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengevaluasi kuota BBM di Balikpapan, khususnya solar bersubsidi agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kedelapan, massa meminta Gubernur Kalimantan Timur turun tangan untuk menuntaskan persoalan distribusi BBM di wilayah Benua Etam.
Di hadapan massa, Alwi berupaya menenangkan situasi dengan menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pertamina Patra Niaga terkait tuntutan pembukaan layanan SPBU 24 jam.
"Sejak pagi saya sudah menelpon pihak Patra Niaga. Saya sampaikan, kalau tidak dibuka 24 jam, situasi bisa semakin memanas. Alhamdulillah, itu disetujui," ucap Alwi.
Namun, pernyataan tersebut sempat mendapat respons skeptis dari massa yang menganggapnya belum dapat dipastikan kebenarannya.
Menanggapi hal itu, Alwi berjanji akan menghadirkan pihak Pertamina untuk memberikan klarifikasi secara langsung.
"Nanti kita minta pihak Pertamina menyampaikan secara resmi, apakah benar atau tidak yang saya sampaikan tadi," katanya.
Selain itu, Alwi juga menawarkan solusi lanjutan dengan mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk bertemu langsung dengan BPH Migas di Jakarta guna menyampaikan aspirasi mereka.
"Kami sepakat, satu atau dua perwakilan mahasiswa dan sopir truk akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu BPH Migas dan pihak terkait," ungkapnya.
Terkait tuntutan kepada Gubernur Kaltim, Alwi memastikan pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti. (Adv)