Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Ketua Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan Hijir Ismail Aziz menegaskan, pihaknya lebih menginginkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turun langsung ke Kota Minyak untuk melihat kondisi riil di lapangan, menyusul persoalan antrean panjang solar subsidi.
Ini disampaikannya usai aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa dan sopir truk di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (4/5/2026).
Hijir Ismail Aziz mengungkapkan, sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut telah disepakati dan ditandatangani bersama antara massa aksi dan DPRD Balikpapan.
"Alhamdulillah, beberapa tuntutan kami yang sudah kami sampaikan dalam orasi tadi disepakati dan ditandatangani. Baik oleh kami sebagai pihak yang menyampaikan tuntutan maupun oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menyuarakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab," kata Hijir.
Ia menekankan bahwa tuntutan yang diajukan tidak hanya ditujukan kepada satu pihak, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BPH Migas, aparat penegak hukum, Pemerintah Kota Balikpapan, hingga DPRD itu sendiri.
Meski DPRD menawarkan opsi pemberangkatan perwakilan massa ke Jakarta untuk bertemu BPH Migas, Hijir menyebut hal tersebut masih akan dibahas bersama seluruh elemen aksi, termasuk komunitas sopir truk.
"Soal perwakilan yang akan dibawa ke Jakarta, itu masih kami diskusikan. Kami juga pasti akan berkoordinasi dengan teman-teman sopir. Kalau memang harus berangkat ke sana untuk menyuarakan ini, kami siap. Namun, jika memungkinkan BPH Migas yang datang ke sini, kami lebih sepakat dengan opsi itu," jelasnya.
Hijir menambahkan, konsolidasi internal masih diperlukan mengingat aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok, tidak hanya PMII, tetapi juga komunitas sopir truk.
Dalam dialog tersebut, Hijir juga mengingatkan bahwa aksi serupa pernah dilakukan pada 2022.
Saat itu, menurutnya, persoalan antrean solar sempat mereda, namun hanya berlangsung sementara.
"Kita sudah pernah melaksanakan aksi ini beberapa tahun lalu. Memang sempat tidak ada antrean, tapi hanya dua minggu. Ini menjadi tanda tanya, apakah kita hanya dibuat senang di awal?" ucapnya di hadapan massa.
Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan bertujuan menciptakan kericuhan, melainkan murni menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh kelangkaan solar.
"Kami tidak ingin membuat ricuh. Ini betul-betul atas nama masyarakat. Antrean ini bukan sedikit, tapi bisa 100 sampai 500 truk per hari dan tidak pernah selesai," tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, kuota solar subsidi sebenarnya mencukupi.
Namun, persoalan utama diduga terletak pada distribusi yang tidak tepat sasaran, termasuk adanya praktik penimbunan.
Ia pun menegaskan bahwa tuntutan yang telah disepakati harus segera ditindaklanjuti.
Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu 7x24 jam, massa aksi mengancam akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar.
"Ketika surat ini sudah ditandatangani dan dalam 7x24 jam tidak ada pergerakan dari aparat penegak hukum, BPH Migas, pemerintah kota, maupun DPRD, maka sopir truk se-Balikpapan siap kembali turun dengan massa yang lebih banyak," tegasnya, disambut sorakan massa.
Hijir juga menyoroti kondisi antrean di SPBU Kilometer (KM) 13 dan KM 15 yang menjadi titik utama distribusi solar di Balikpapan.
Ia menyebut antrean kendaraan bisa mencapai ratusan unit setiap hari.
"Satu Balikpapan ini hanya bertumpu pada dua SPBU, yaitu KM 13 dan KM 15. Dari timur, barat, sampai selatan semua antre di sana. Kemarin sore saja saya lihat ada sekitar 360 sampai 400 truk. Kalau pagi bisa lebih banyak lagi," ungkapnya.
Ia berharap seluruh anggota DPRD Balikpapan, dari semua daerah pemilihan dapat turut aktif menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut.
"Ini persoalan satu kota. Harusnya semua anggota DPRD ikut bergerak membantu menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.