Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Ironi kembali terjadi di Kota Balikpapan yang selama ini dikenal sebagai kota minyak.
Di tengah citra sebagai daerah penghasil energi, warga justru harus antre panjang untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri angkat bicara usai menerima delapan tuntutan dari mahasiswa dan sopir truk yang menggelar aksi beberapa waktu lalu.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak SPBU beroperasi 24 jam serta penambahan kuota BBM dari pemerintah pusat.
"Pertama mereka mendesak SPBU buka 24 jam. Saya sudah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Alhamdulillah mereka menyanggupi. Tapi masalahnya, kalau buka 24 jam tapi kuotanya tidak ada, ya sama saja," ucap Alwi, Senin (4/5/2026).
Ia menyebut persoalan utama bukan hanya pada jam operasional, melainkan keterbatasan kuota BBM yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Untuk itu, DPRD berinisiatif membawa langsung perwakilan mahasiswa dan sopir truk ke Jakarta untuk meminta penjelasan.
"Penambahan kuota itu bukan ranah Pertamina, tapi ada di BPH Migas. Insyaallah besok kami berangkat, dua mahasiswa dan dua sopir truk ikut bersama kami untuk bertemu langsung," jelasnya.
Alwi menargetkan adanya tambahan kuota BBM untuk Balikpapan, sehingga distribusi solar bisa lebih merata.
Ia juga berharap jumlah SPBU yang menyediakan Bio Solar bisa ditambah, tidak hanya terbatas pada beberapa titik saja.
"Dari 19 SPBU, hanya dua yang buka untuk Bio Solar. Ini menurut saya kebangetan. Antrean sampai 300 sampai 500 truk, ini bukan kondisi yang wajar," tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ironi yang sulit diterima logika publik.
Sebab, Balikpapan selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri minyak di Indonesia, namun justru mengalami kelangkaan BBM berulang kali.
"Agak lucu sebenarnya. Balikpapan ini dijuluki kota minyak, produksi minyak besar, tapi masyarakatnya kesusahan BBM. Ini jadi pertanyaan besar kami," sindir Alwi.
Ia juga membandingkan kondisi Balikpapan dengan daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim) seperti Samarinda, Bontang, Penajam Paser Utara, hingga Paser, yang dinilai jarang mengalami kelangkaan serupa.
"Kenapa hanya di Balikpapan yang sering terjadi? Ini yang ingin kita cari jawabannya langsung ke pusat," katanya.
Melalui langkah ini, DPRD berharap bisa membawa pulang solusi konkret bagi masyarakat, terutama para sopir truk yang terdampak langsung oleh kelangkaan solar.
Targetnya, tidak hanya penambahan kuota, tetapi juga perluasan distribusi agar lebih banyak SPBU yang melayani Bio Solar.
"Harapan kami tidak hanya dua SPBU, tapi bisa lima sampai sepuluh yang buka. Jadi antrean bisa terurai dan masyarakat tidak terus-terusan kesulitan," pungkasnya. (Adv)