Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Capaian serapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang tahun anggaran 2025 yang menembus kisaran 97 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi perencanaan program.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bontang, Bonnie Sukardi menegaskan, tingginya serapan anggaran tidak hanya dipandang dari sisi kepatuhan terhadap aturan pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi indikator kualitas perencanaan kegiatan.
Ini disampaikannya dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 bersama BKPSDM, Senin (4/5/2026) di Ruang Rapat 3 DPRD Bontang.
Menurutnya, meski angka serapan sudah memenuhi ketentuan Kementerian Dalam Negeri terkait batas maksimal sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar tiga persen, masih terdapat ruang untuk peningkatan.
“Serapan tinggi itu penting, tapi yang lebih utama adalah bagaimana perencanaan program benar-benar matang sehingga seluruh kegiatan bisa terealisasi tanpa menyisakan anggaran,” ujarnya.
Ia mengatakan perencanaan yang presisi akan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program. Setiap kegiatan yang telah dianggarkan harus memiliki kesiapan teknis dan administratif agar dapat berjalan sesuai target.
Selain itu, Bonnie juga mengingatkan tantangan ke depan yang berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi kebijakan strategis, termasuk belanja pegawai dan tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Kalau perencanaannya tidak matang, dampaknya bisa ke banyak sektor, termasuk kebijakan pegawai. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” katanya.
Ia juga menyoroti karakter belanja BKPSDM yang didominasi kegiatan nonfisik seperti pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan sosialisasi. Menurutnya, jenis kegiatan tersebut justru membutuhkan ketelitian lebih dalam perencanaan dan pelaksanaan.
“Nonfisik bukan berarti mudah. Justru harus lebih detail agar pelaksanaannya efektif dan anggarannya terserap maksimal,” tambahnya.
Di sisi lain, Bonnie mengapresiasi sinergi antara BKPSDM dan DPRD, khususnya melalui Komisi A, dalam proses pengawasan dan pembahasan anggaran. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Lebih jauh, ia menyebut capaian serapan anggaran yang optimal juga dapat menjadi indikator positif bagi pemerintah pusat dalam menilai kinerja daerah, yang berpotensi membuka peluang dukungan anggaran tambahan.
“Kinerja yang baik tentu akan dilihat oleh pusat. Ini bisa menjadi peluang bagi daerah untuk mendapatkan dukungan lebih ke depan,” pungkasnya. (Adv)