Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong kinerja pemerintah daerah melalui pendekatan insentif dan kompetisi berbasis hasil.
Salah satunya dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun sebagai insentif fiskal bagi daerah berprestasi. Ini disampaikan Tito Karnavian dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (5/5/2026) malam.
Tito Karnavian mengibaratkan pola pembinaan daerah dengan konsep stick and carrot, yakni kombinasi antara pengawasan dan penghargaan sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja daerah.
"Selama lima tahun jadi Mendagri, saya berpikir kita stick terus, menegur dan mengontrol saja. Sekarang, mana carrot-nya? Mana hadiahnya?" ucap Tito di hadapan para kepala daerah se-Kalimantan.
Ia mengatakan peningkatan anggaran Kemendagri dari sebelumnya Rp3-4 triliun menjadi Rp7,8 triliun pada 2026 menjadi momentum untuk menghadirkan solusi nyata berupa penghargaan bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja optimal.
Menurut Tito, insentif fiskal tersebut bukan sekadar hadiah, melainkan instrumen untuk memperkuat program prioritas daerah seperti pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, hingga peningkatan investasi.
"Saya tidak ingin hanya menegur saja. Kalau memberikan insentif, pasti ada rasa bahagia dan semangat lebih bagi kepala daerah," imbuhnya.
Sebagai bagian dari sistem yang terukur, Kemendagri juga tengah menyusun indeks kinerja daerah berbasis data objektif dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian/lembaga terkait.
Indeks ini akan menjadi acuan dalam menentukan daerah berprestasi sekaligus menjadi daya tarik bagi investor.
"Kalau indeksnya tinggi, daerah itu akan jadi favorit investor dan pengusaha. Bahkan secara politik bisa meningkatkan elektabilitas kepala daerah," jelasnya.
Tak hanya itu, Tito juga mengungkapkan rencana peningkatan anggaran Kemendagri yang diproyeksikan menembus Rp10 triliun pada tahun mendatang.
Ia pun telah menginstruksikan agar alokasi insentif fiskal daerah ditingkatkan minimal menjadi Rp2 triliun.
"Supaya teman-teman kepala daerah lebih semangat lagi bekerja. Ini bentuk apresiasi negara," tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa program apresiasi ini digelar secara bergilir dalam enam regional di Indonesia sebagai strategi untuk menciptakan kompetisi yang sehat sekaligus solusi pemerataan pembangunan.
Setelah Sumatera dan Kalimantan, kegiatan serupa akan digelar di Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-NTT-NTB, hingga Papua. "Ini kita bagi menjadi enam regional agar kompetisinya lebih seimbang, karena karakteristik tiap daerah berbeda," ujarnya.
Dalam ajang tersebut, pemerintah memberikan penghargaan dalam empat kategori utama, yakni pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan dan stunting, pengangguran, serta kreativitas pembiayaan daerah.
Selain trofi, para pemenang juga menerima insentif fiskal dengan nilai Rp3 miliar untuk juara pertama, Rp2 miliar untuk juara kedua, dan Rp1 miliar untuk juara ketiga.
Dalam satu kegiatan, total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp56 miliar.
Tito menegaskan, seluruh dana tersebut harus digunakan untuk memperkuat program yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi indikator penilaian.
"Dana ini bukan sekadar hadiah, tapi untuk mendukung kinerja daerah agar semakin baik," katanya.
Ia menambahkan, sepanjang tahun ini pemerintah akan menggelar 18 kegiatan serupa setiap dua pekan dengan total anggaran mencapai Rp1 triliun.
Proses penilaian pun dilakukan secara independen guna menjaga transparansi dan kredibilitas.
"Semua proses penilaian dilakukan oleh pihak independen, bukan Kemendagri. Ini untuk memastikan objektivitas," tegasnya.
Tito berharap program ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga solusi untuk mengangkat kinerja positif kepala daerah sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan dalam menjawab persoalan daerah.
"Kita tidak ingin semua kepala daerah digeneralisasi buruk. Banyak yang berprestasi dan bekerja dengan baik. Ini yang ingin kita angkat," pungkasnya.